Archive for the ‘ Tulisan Umum ’ Category

Kemiskinan jadi Hantu Negara

Kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca reshuffleKabinet Indonesia Bersatu (KIB), yang antara lain menekankan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan satu niat baik Yang harus diapresiasi. Namun bila melihat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan selama pemerintahan SBY ini tampaknya tidak akan memberikan daya ungkit yang besar untuk memberantas kemiskinan.

“Bila serius, perintah harus membuat kebijakan terintegrasi meliputi berbagai sektor ekonomi. Jangan sampai kebijakan pengentasan kemiskinan itu hanya retorika dan itu lagu lama,” ujar Prof Dr.Gunawan Sumodiningrat,  Chairman Center for Policy and People Empowerment (CPPE), di Jakarta baru-baru ini.

Pandangan Gunawan ternyata tidak berbeda dengan hasil survei Setara Institute, dimana masyarakat Indonesia menganggap kemiskinan dan korupsi sebagai masalah utama di negara ini. Pemerintah dianggap belum mampu mengatasi masalah tersebut.

Survei yang dilakukan di 10 provinsi  mengungkapkan, sebanyak 36,5% dari 3.000 responden menyatakan kemiskinan sebagai problem paling penting di Indonesia.

Selain kemiskinan, masyarakat juga menganggap korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai benalu yang menggerogoti bangsa ini. Sebanyak 26,8% responden menyatakan hal tersebut. Sedangkan masalah pengangguran disikapi oleh 9,3%.

Setara juga mengukur kegagalan pemerintah dalam berbagai bidang lainnya. Sebanyak 49,7% responden menganggap pemberantasan korupsi belum benar-benar berhasil. Pada waktu yang sama pemerintah juga dianggap belum berhasil menciptakan lapangan kerja oleh 28,7% responden.

Jadi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran bukan semata-mata persoalan program bantuan saja seperti KUR, PNPM, dan sejenisnya. Yang paling utama adalahpolitical will pemerintah dan aparatnya di pusat dan daerah yang harus bersungguh-sungguh, tidak hanya sekadar menjalankan program secara legal formal. Tapi lebih dari itu harus menjadi kewajiban yang didukung oleh moral aparat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya itu. Sebenarnya program penanganan kemiskinan yang dibuat tim Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I  maupun II selama pemerintahan SBY bukanlah hal baru. Program serupa sudah dijalankan pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Orde Baru dulu. Persoalannya pada masa lalu program tidak begitu efektif karena adanya korupsi dan kepentingan politik penguasa. Sayangnya, kondisi terulang kembali saat ini.

Karena itu, pemerintah sudah saatnya perlu memiliki lembaga khusus untuk penanggulangan kemiskinan yang memiliki otoritas penuh menjalankan program secara terintegrasi. Lembaga ini dianggap perlu karena Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Sosial yang ada saat ini tidak fokus pada pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

Kiranya sangat tepat jika integrasi program dilakukan dengan kebijakan yang melibatkan semua sektor: kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus menggerakkan kembali program padat karya di daerah-daerah.

Memang kita akui jumlah penduduk miskin setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang masih 37 juta orang masih cukup besar. Yang juga perlu dicermati adalah jumlah penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan yang jumlahnya semakin banyak. Posisi mereka sangat rentan untuk jatuh kembali miskin, sehingga perlu inovasi kebijakan yang tegas dan jelas.

(fb)

Prof.Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

Chairman Center for Policy and People Empowerment

 

Harian Ekonomi Neraca

Iklan

Politik Kemiskinan SBY Masih “Lagu Lama”

Sindonews.com – Kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pascareshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, yang antara lain menekankan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan satu niat baik Yang harus diapresiasi.

Namun bila melihat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijakankan selama pemerintahan SBY ini tampaknya tidak akan memberikan daya ungkit yang besar untuk memberantas kemiskinan.

“Bila serius, perintah harus membuat kebijakan terintegrasi meliputi berbagai sektor ekonomi. Jangan sampai kebijakan pengentasan kemiskinan itu hanya retorika dan itu lagu lama. Lagu itu enak didengar tapi seringkali hanya retorika belaka,” ungkap Chairman Center for Policy and People Empowerment (CPPE) Gunawan Sumodiningrat kepada Sindonews, Kamis (20/10/2011).

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran bukan semata-mata persoalan program bantuan saja seperti KUR, PNPM, dan sejenisnya. Yang paling utama adalah political will pemerintah dan aparatnya di pusat dan daerah yang harus bersungguh-sungguh, tidak hanya sekadar menjalankan program secara legal formal.

Tapi lebih dari itu harus menjadi kewajiban yang didukung oleh moral aparat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebenarnya program penanganan kemiskinan yang dibuat KIB I dan KIB II selama pemerintahan SBY bukanlah hal baru. Program serupa sudah dijalankan pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Orde Baru dulu.

Persoalannya pada masa lalu program tidak begitu efektif karena adanya korupsi dan kepentingan politik penguasa. “Sayangnya indikasi serupa juga terjadi, terutama kepentingan politik, seperti program-program bantuan tunai menjelang pemilihan umum,” ungkap Gunawan.

Sebab itu, pemerintah perlu memiliki lembaga khusus untuk penanggulangan kemiskinan yang memiliki otoritas penuh menjalankan program secara terintegrasi. Lembaga ini dianggap perlu karena Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Sosial saat ini tidak fokus pada pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

Integrasi program dilakukan dengan kebijakan yang melibatkan semua sektor: kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus menggerakkan kembali program-program padat karya di daerah-daerah.

CPPE menikai pengurangan penduduk miskin saat ini belum berhasil secara signifikan. Memang jumlah penduduk miskin setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang masih 37 juta orang masih cukup besar. Yang juga perlu dicermati adalah jumlahp enduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan yang jumlahnya semakin banyak.

Posisi mereka sangat rentan untuk jatuh kembali miskin. Karena itu perlu inovasi kebijakan yang tegas dan jelas.”Jangan sampai masalah kemiskinan hanya diatasi oleh retorika-retorika saja,” ujar mantan pejabat eselon I di Kementerian Sosial dan Bappenas ini.

Seperti diketahui, selain melakukan penataan kembali atau reshuffle kabinet, Presiden juga akan meneruskan langkah menata jajaran pemerintahan non kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari hasil evaluasi, Presiden melihat masih ada yang belum berjalan dan perlu ditingkatkan lagi di berbagai bidang, termasuk perlunya peningkatan efektivitas kerja pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yufhoyono menyampaikan hal ini dalam pidato kebijakan, seusai melantik menteri dan wakil menteri hasil reshuffle, di Istana Negara, hari ini.  Pidato ini juga sekaligus merupakan instruksi dan arahan Presiden kepada segenap jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Besok pada tanggal 20 Oktober, KIB II genap berusia dua tahun. Selain menata kembali menteri, saya juga akan menata jajaran pemerintah non kementerian dan jajaran BUMN,” kata Presiden mengawali pidatonya. “Kita ingin dengan formasi baru ini tugas yang kita emban dapat berhasil lebih baik lagi,” kata Presiden.

Perekonomian Indonesia yang sesungguhnya tumbuh baik, di atas 6 persen, kembali menghadapi dampak dari krisis perekonomian saat ini. Oleh karena itu, ujar SBY, salah satu relevansi penataan kebinet menjadi jawabannya, disampingi penataan di lingkungan lemabaga pemerintah non kementerian dan BUMN. Lainnya adalah untuk mengelola APBN dan APBD dengan lebih baik. “Agar tidak bocor dan boros,” SBY mengingatkan.

Terdapat empat hal yang menjadi kepentingan utama hingga tahun 2014.Pertama, pemantapan agenda nasional dalam meningkatkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi yang semakin matang dan bermartabat, dan hukum semakin tegak disertai keadilan. Kedua, terus menjalankan strategi pembangunan ekonomi empat jalur, yakni pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan, dan pro pemeliharaan lingkungan.

Ketiga, Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah penyelamatan dan penggunaan secara tepat keuangan negara. “Agar bisa dicegah pemborosan, kebocoran, dan korupsi,” kata Presiden SBY.

Keempat, harus memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan, baik tingkat nasional maupun internasional yang bermula dari dinamika global. “Kita harus siap, siaga, dan merespons dengan cepat setiap tantangan dan permasalahan yang mucul,” tandasnya.

Prof.Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

Chairman Center for Policy and People Empowerment

Editor: Dadan Muhammad Ramdan

Entrepreneurship Solusi Kepemimpinan dan Kemandirian Bangsa

Tema: Kepemimpinan dan Kemandirian Nasional

Entrepreneurship Solusi Kepemimpinan dan Kemandirian Bangsa

Entrepreneur dapat diartikan sebagai mereka yang mengatur dan secara aktif mengontrol hubungan dari unit faktor produksidari supply barang dan jasa (Evans, 1949). Kata Entrepreneur semula berasal dari Bahasa Perancis yang mulai ada pada buku Dictionnaire Unversel de Commerce (Paris, 1723) yang diartikan sebagai seseorang yang melakukan proyek; manufaktur, sebuah master builder.Entrepreneur secara umum dapat dibagi dua, yaitu routine entreprenueurship, yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kordinasi dan manayemen yang diketahui, dan bahwa fungsi produksi dapat diterapkan dalam pasar yang sudah cukup jelas didefinisikan. Bentuk kedua adalah N-entrepreneurship, bentuk baru entreprenurship yang digagas oleh Schumpeter sebagai bentuk baru entrepreneurship yang dikatakan bahwa tidak semua pasar yang ada dapat terdefinisi dengan jelas serta tidak semua faktor produksi yang relevant masuk dalam fungsi produksi (Leibenstein, 1968).

Richard Cantilon (1680-1734) seorang ahli ekonomi dan bisnisman abad 18 menyatakan bahwa entrepreneurship mempunyai peran sentral dalam pasar. Cantilon menyatakan bahwa entrepreneurship merupakan intermediary antara landowners dan hirelings atau dalam bahasa sekarang dapat disebut sebagai pengusaha dan pekerja.  Richard Cantilon sebagai penggiat entrepreneuship di Perancis membangkitkan peneliti-peneliti sentral mengenai entrepreneurship seperti Nicholas Baudeau, Jeremy Bentham, J.H. Von thunen, Gustav Schmoller, Werner Sombart, Max Weber, Joseph Schumpeter, dll (Hebert, 2006). Para pemikir ekonomi pada awalnya melihat dari sisi supply tetapi semakin lama berkembang sehingga entrepreneur berkembang tidak hanya dari sisi supply saja tetapi dari sisi demand yang digagas oleh Schumpeter (1928).

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan penduduk yang berlimpah, mempunyai lokasi yang strategis yaitu diantara dua benua, tetapi mengapa Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang kurang maju dibandingkan negara-negara tetangga Indonesia lainnya seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya.Muncul beberapa faktor yang dilihat dari sisi entrepreneurial yang mungkin dapat menjadi acuan.

Indonesia kurang memilki leadership, terutama dalam mengatur sumber daya alam dan manusia yang ada oleh karena itu dibutuhkan tokoh-tokoh entrepreneur untuk membangkitkan kembali kekuatan Indonesia. Entrepreneur mempunyai berbagai macam fungsi yang sangat baik seperti menyerap tenaga kerja, membangun daerah, meningkatkan devisa negara, serta secara tidak langsung dapat mengharumkan nama bangsa.

Peran entrepreneur dalam mengharumkan nama bangsa berdasarkan studi empiris yang terjadi di dunia, bila kita mendengar kata Sony, Fujitsu, Honda dan Yamaha dalam pikiran kita pasti terlintas negara Jepang yang identik dengan buatan kualitas terbaik, dengan komponen yang sophiscated, anggapan ini akan muncul pula saat mendefinisikan orang-orang dari Jepang. Merek Mercedes Benz dan BMW akan membuat kita teringat dengan negara Jerman yang karena barang tersebut premium dan tahan lama, membuat kita berpikir bahwa orang-orang Jerman membuat barang dengan kualitas yang sama dengan merek pioner di negara tersebut. Bila mendengar kata Rolex atau Brietling maka akan teringat akan negara Swiss yang secara tidak langsung akan menyatakan bahwa barang buatan Swiss adalah barang mahal dan premium serta dibuat dengan presisi tinggi. Merek-merek ini secara tidak langsung memberikan cap positif bagi negara-negara tempat mereka berasal, sehingga secara tidak langsung mengharumkan nama negara dan bahkan meningkatkan image dari penduduk yang berasal dari negara bersangkutan.

Entrepreneurship diperlukan sebagai solusi kepemimpinan dan kemandirian bangsa. Hal ini karena banyak negara tumbuh dari entrepreneurship, dan bagi negara berkembang seperti Indonesia entrepreneurship sangat penting walaupun harus diakui bahwa di Indonesia sangat sulit menjadi pengusaha karena masalah perizinan dan birokrasi yang cukup lama, bandingkan dengan Singapura yang hanya membutuhkan waktu tiga hari dalam membuat izin usaha.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, manusia dan lokasi dieksploitasi oleh asing, banyak perusahaan asing yang tumbuh besar di Indonesia. Kurangnya perusahaan lokal di Indonesia membuat perusahaan asing tumbuh berkembang di Indonesia dalam mengambil ‘spot’ lowong yang tersedia. Ironisnya banyak lulusan baru yang pintar dan berbakat di Indonesia lebih memilih untuk bekerja di perusahaan asing daripada perusahaan lokal di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama upah yang diberikan perusahaan asing lebih besar daripada perusahaan lokal Indonesia. Kedua, prestise yang timbul bila bekerja di perusahaan asing. Ketiga, kurangnya lowongan pekerjaan yang sesuai bagi lulusan mahasiswa berbakat Indonesia di perusahaan lokal. Keempat, karena para lulusan berbakat ini mempunyai curriculum vitae yang diatas rata-rata, maka mendapatkan pekerjaan di perusahaan dengan upah tinggi lebih mudah dibandingkan lulusan lain.  Efek dari hal ini adalah perusahaan lokal kurang berkembang dibandingkan perusahaan asing.

Mindset setelah luluskuliahuntuk menjadi pekerja, merupakan salah satu penyebab sedikitnya entrepreneur di Indonesia. Beberapa penyebab dari hal ini antara lain adalah, universitas secara umum mengajarkan mahasiswa untuk menjadi pekerja walaupun secara umum sudah muncul universitas yang terbentuk untuk mengembangkan entrepreneur di Indonesiaserta lingkungan Indonesia yang kurang mendukung terutama birokrasi dalam perizinan usaha di Indonesia.

Barang buatan Indonesia bagi kebanyakan masyarakat  masih dianggap kurang begitubaik dibandingkan barang buatan luar negeri. Pemikiran ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, bila kita tahu produk Nike ataupun GAP, sebagian besar produknya dibuat di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa produk buatan Indonesia tidak kalah dengan produk buatan luar negeri, dan kita harus berbangga akan hal tersebut.

Negara yang maju adalah negara yang bisa menghargai budaya dan buatan negaranya sendri. Kalau bukan kita yang membangun lalu siapa, apakah kita mau ‘dijajah’ secara ekonomi oleh bangsa asing. Pepatah China menyatakan bahwa lebih bak menyalakan lilin di tengah kegelapan daripada menggerutu akan kegelapan yang ada. Lebih baik kita membangun bangsa Indonesia yaitu dengan entrepreneurship daripada berdemo akan ketidakadilan, lapangan pekerjaan, dsb. Percayalah bahwa pemerintahan Indonesia pasti mempunyai pemikiran sendiri akan kebijakan dibuat, daripada berdemo dengan membakar ban ataupun merusak pagar DPR, lebih baik siapkan diri untuk membangun diri sendiri. Lebih baik mengurus diri sendiri daripada mengurus orang lain, karenamenghujat pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah, meminta lapangan pekerjaan tidak pula akan menyelesaikan masalah. Lebih baik buatlah takdir kita sendiri dengan membuat lapangan pekerjaan dengan kata lain menjadi wirausahawan. Seperti Robert Kiyosaki katakan daripada kita sibuk berusaha menaiki tangga (jabatan), lebih baik kita memiliki tangga (membuat lapangan usaha). Walaupun mungkin tangga tersebut kecil (usaha kecil) tetapi akan banyak orang terbantu dengan tangga yang kita buat (pembuatan lapangan pekerjaan).

 

Muto Pangihutan Christianson Sagala, S.E.

Strategic and Financial Manager

PT Argovia Indonesia

Email: mutosagala@gmail.com

Office: Gunung Ketur PAII/122 Pakualaman

Referensi

 

Evans, G.(1949).‘The Entrepreneur and Economic Theory: A Historical and Analytical Approach’.The American Economic Review, Vol. 39, No. 3, Papers and Proceedings of the Sixty-first Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1949), pp. 336-348.

Hebert and Link, A.(2006).‘The Entrepreneur as Innovator.Journal of Technology Transfer, 31, 589–597, 2006

Kiyosaki dan Letcher S. Rich Dad Poor Dad.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Leibenstein, H.(1968).‘Entrepreneurship and Development’.The American Economic Review, Vol. 58, No. 2, Papers and Proceedings of the Eightieth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1968), pp. 72-83.

Schumpeter, J.A., 1934, The Theory of Economic Development,translated by R. Opie from the 2nd German edition [1926],Cambridge: Harvard University Press.