Archive for the ‘ Perekonomian Indonesia ’ Category

Bahan-Bahan Kuliah

Materi Khusus

Special Material

Bahan-Bahan Kuliah

2013

Design Banner Web Eko Pertanian

Design Banner Web Pembangunan

2012

Iklan

Membuka Eksotika Indonesia Melalui Otonomi Daerah

Oleh: Rahmatdi

 

Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

            Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah utnuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada orde baru, Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bertitik tolak pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu desentralisasi berupa penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangganya, Dekonsentrasi berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, dan tugas pembantuan (medebewind) berupa penyerahan tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban.

Dalam pelaksanaannya, ketiga prinsip dasar tersebut tidak berjalan dengan serasi, karena semakin besar dan dominannya pelaksanaan asas dekonsentrasi yang mencerminkan sentralistiknya pemerintahan dengan menarik kembali urusan-urusan daerah menjadi urusan dekonsentrasi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan, dan penempatan aparat dekonsentrasi yang semakin banyak di daerah. Hal ini menyebabkan ruang gerak daerah menjadi terbatas, malahan kegiatan dekonsentrasi yang seharusnya dibiayai pemerintah pusat dalam pelaksanaannya dibiayai oleh daerah (APBD) yang menambah beban bagi keuangan daerah.

Ketika reformasi yang melengserkan kekuasaan orde baru dicetuskan, salah satu tuntutan penting reformasi yang disuarakan oleh masyarakat di daerah adalah agar terselenggaranya otonomi daerah secara komprehensif menyentuh rasa keadilan, terutama menyangkut aspek politik, pemerintahan, dan ekonomi. Hal ini oleh berbagai kalangan dan para pakar pemerintahan, politik, dan ekonomi dianggap sebagai masalah utama ketidakpuasan sebagian besar rakyat di daerah. Manifestasi terselenggaranya otonomi daerah adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat di daerah, baik menyangkut aspek administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menengok Raja Ampat: Sebuah Otonomi dan Kreativitas

Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2003, telah enam tahun menjalankan otonom daerah. Otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan kepada daerah mengurus rumah tangganya sendiri menjadi moment penting bagi pemerintah Raja Ampat membawa rakyat yang tersebar di 610 pulau tersebut pada keadaan yang lebih baik. Ini menjadi tantangan tatkala sebagian daerah gagal menjalankan otonomi daerah. Pada awal menjalani otonomi daerah dengan APBD yang minim kurang lebih Rp. 2 M, pemerintah Kabupaten Raja Ampat harus bekerja keras membangun fondasi pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat Raja Ampat.

Menyadari kekurangan di berbagai sektor, maka sektor-sektor kunci yang berhubungan dengan pembangunan manusia menjadi prioritas Pemda Raja Ampat. Langkah pertama yang menjadi salah satu sektor kunci adalah pembangunan sektor ekonomi. Sesuai dengan kondisi wilayah yang 80 % adalah laut dan sisanya daratan, maka pemeritah dan masyarakat sepakat menetapkan visi Kabupaten Raja Ampat yakni terwujudnya Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten bahari yang ditunjang sektor perikanan dan pariwisata menuju masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Hal ini dilatar belakangi pemikiran bahwa luas wilayah Raja Ampat didominasi oleh lautan dan pulau-pulau kecil dengan keindahan alamnya maka sektor perikanan dan pariwisata dipacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kini, Raja Ampat mampu tersohor dengan pariwisata bahari yang digadang-gadang menjadi yang terbaik di dunia. Berdasarkan data dari paket wisata selam (operator selam), tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung ke sana mencapai 3000 orang. Tahun 2010 naik dua kali lipat menjadi 6000-7000 orang. Sedangkan tahun lalu, Pemda mencatat kunjungan mencapai 8000 orang. Jumlah tersebut belum termasuk wisatawan yang melakukan perjalanan atau paket wisata lainnya.

Keberhasilan Raja Ampat menggaet ribuan wisatawan menurutnya berkat strategi promosi dan pemasaran yang dilakukan sejak 2007. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Raja Ampat melakukan promosi baik di luar maupun dalam negeri. Misalnya, beriklan di media cetak dan elektronik lokal dan asing. Memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menarik wisatawan Eropa dan Amerika. Hingga pembuatan film tentang keindahan bawah laut, seperti yang segera diputar di Perancis dalam waktu dekat ini. Di Perancis sendiri, menurut data yang ada, jumlah wisatawan Prancis sejak Januari sampai Oktober 2011 mencapai angka 149.111 orang. Hal ini meningkat sekitar 7, 55% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010 yang hanya berjumlah 138.641. Sektor pariwisata Raja Ampat yang kian maju ini menunjukkan adanya kreativitas daerah dalam membangun daerah masing-masing.

Kesimpulan: Mengenali Setiap Daerah

            Pemekaran yang marak dilakukanoleh pemerintah pusat terhadap daerah dapat menjadi kabar buruk ataupun kabar baik. Tentu, kabar baik pemekaran dapat terdengar dari uaraian di atas mengenai Raja Ampat. Kisah sukses Raja Ampat membangun sektor pariwisata hendaknya diikuti oleh daerah-daerah pemekaran lain.

Namun, berdasarkan kisah Raja Ampat di atas, terdapat beberapa hal penting mengenai pembangunan daerah:

  1. 1.        Pembangunan Fokus pada Manusia, bukan Infrastruktur

Pembangunan manusia menjadi prioritas pemerintah Raja Ampat. Untuk mendukung langkah ini, pemda Raja Ampat tidak hanya membangun sarana infrastruktur, misalnya sarana kesehatan, tetapi juga memberikan bantuan beasiswa bagi anak Raja Ampat dibidang Akademi Perawat, Kebidanan dan ilmu gizi serta mengirim anak Raja Ampat untuk menekuni bidang kedokteran, membangun asrama, sehingga diharapkan 10-15 tahun mendatang, kabupaten Raja Ampat tak kekurangan SDM dan mutu pelayanan kesehatan meningkatkan dari tahun ke tahun di kampung, distrik sampai tingkatan kabupaten

  1. 2.        Visi yang Mengenal Jati Diri

Visi yang merupakan cita-cita suatu daerah harus melihat potensi daerah itu sendiri. Kabupaten Raja Ampat menyadarinya dengan menetapkan Visi yakni terwujudnya Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten bahari yang ditunjang sektor perikanan dan pariwisata menuju masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Raja Ampat tahu betul potensi bahari yang dimiliki sehingga potensi yang ada mampu mendukung terwujudnya visi suatu daerah.

Hal ini penting dilakukan, baik oleh pemeritah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam memutuskan adanya pemekaran daerah, pemerintah pusat harus melihat terlebih dahulu potensi calon daerah pemekaran. Hal ini dapat mengantisipasi adanya kegagalan otonomi daerah. Otonomi daerah yang efektif berjalan mulai tahun 2000 sudah sepuluh tahun dijalani. Semua daerah sibuk menata diri dan mencoba untuk “mandiri”. Akan tetapi, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia sukses menjalaninya. Dari ratusan kabupaten/kota, hanya dalam hitungan jari sebelah tangan yang bisa dikategorikan berhasil atau berprestasi.

  1. 3.        Kesepakatan dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku otonomi daerah tidak bisa dikesampingkan. Kontribusi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah terbilang penting. Raja Ampat pun dalam menetapkan visi tersebut mendapatkan kata sepakat dari masyarakat. Artinya, masyarakat siap memeriahkan jalan terwujudnya visi yang ingin dicapai oleh Raja Ampat.

  1. 4.        Kreativitas

Seperti pada uraian di atas, kreativitas merupakan salah satu alasan dilakasanakannya otonomi daerah. Dalam beberapa buku teks SMP atau SMA, salah satu manfaat dari otonomi daerah disebutkan adalah meningkatnya kreativitas pemerintah daerah. Sehingga, dengan kata lain, kreativitas menjadi senjata utama untuk mewujudkan kesuksesan otonomi daerah. Jika kreativitas daerah tidak muncul, dapat dikatakan pelaksanaan otonomi daerah gagal.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://ihsan-magazine.blogspot.com/2011/12/raja-ampat-jadi-primadona-di-prancis.html

http://rjampat.blogspot.com/2010/01/otonomi-daerah-bukan-untuk.html

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20216/3/Chapter%20II.pdf

http://swa.co.id/business-strategy/pemda-raja-ampat-targetkan-2-ribu-turis

http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/website/files/35/File/UU%2032%20Tahun%202004.pdf

            

Peranan Otonomi Daerah dalam Perekonomian Daerah

Oleh: Muhammad Wintar Atmojo

Pada saat ini, era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui diberlakukannya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Otonomi Daerah dalam Perekonomian

Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pemberian otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membangun daerahnya melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakatnya, karena pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah mengandung tiga misi utama, yaitu :

  1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
  3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah.

Dengan demikian, upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan aksi nyata pula dalam melaksanakan tiga misi tersebut. Di samping itu, diperlukan juga upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah.

Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centers) sebagai unit pelaksana.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.

Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerah secara optimal. Karena dengan demikian akan menciptakan berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu, daerah dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah serta melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Tetapi yang paling penting lagi ialah daerah mampu melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi era perekonomian global.

Referensi :

  1. Adi, W (Ed.). 2005. Otonomi Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi, Jakarta:Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI
  2. Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Ekonomi rakyat, jilid 4, No.3, (online)

(http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/Artikel_3.htm, diakses 29 April 2010)

  1. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga