Trade Off dan Opportunity Cost serta Peran Pemerintah dalam Circular Flow Diagram

oleh: Denta Daliyanti

TRADE OFF dan OPPORTUNITY COST

Jika berbicara tentang ekonomi, kata trade off dan opportunity cost sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Sekilas memang definisi di antara keduanya hampir sama. Tetapi bila kita kaji lebih mendalam, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Namun demikian, trade off dan opportunity cost saling berhubungan.

Pada dasarnya setiap manusia pernah, bahkan sering dihadapkan pada trade off dan opportunity cost. Kedua istilah ini berkaitan dengan choice (pilihan), decision making (pengambilan keputusan), sacrifice (pengorbanan). Definisinya sebagai berikut:

  1. Trade off adalah situasi dimana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan/kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil.
  2. Opportunity cost (biaya peluang) adalah biaya suatu kesempatan yang hilang sebagai pengorbanan atas pilihan lain.

Sebagai contoh :

Pada hari Sabtu, Denta dihadapkan pada 2 pilihan yaitu: pulang kampung atau mengikuti kegiatan seminar mahasiswa Akuntansi. Jika Denta memilih pulang kampung, ia akan bahagia karena dapat melepas rindu dengan keluarganya tercinta. Tetapi, ia juga akan mengeluarkan biaya transportasi sekitar Rp. 50.000,00. Dan jika Denta memilih untuk mengikuti kegiatan seminar, ia akan mendapat wawasan dan pengalaman lebih yang berguna bagi kehidupannya. Dan uang yang dikeluarkan untuk mengikuti seminar sebesar Rp. 20.000,00. Misalkan dalam situasi ini, Denta memilih untuk mengikuti kegiatan seminar. Maka yang dikatakan trade off adalah pilihan untuk pulang kampung, karena pilihan tersebut telah dikorbankan demi mengikuti kegiatan seminar. Sedangkan yang disebut sebagai opportunity cost adalah biaya untuk pulang kampung termasuk kebahagiaan bertemu dengan keluarga, karena pulang kampung merupakan kesempatan yang hilang dari kedua pilihan tersebut.

Dengan demikian, trade off dan opportunity cost berbeda namun saling berhubungan. Dalam menentukan pilihan dibutuhkan pemikiran lebih agar pilihan yang diambil tingkat efisiensinya tinggi.

GAJI dan UPAH

            Tampaknya menarik jika kita membahas tentang gaji dan upah atau semacamnya. Hal itu lah yang paling diharapkan di dalam dunia kerja. Mayoritas orang menganggap bahwa gaji sama halnya dengan upah. Padahal kedua istilah itu bermakna berbeda. Gaji dan upah berperan sama sebagai balasan atas pekerjaan seseorang.

Pengertian Gaji Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN: Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi pengupahan sebagai berikut :
Upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan, dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Dari pengertian diatas mengenai upah ini dapat diartikan bahwa upah merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap menggu atau bulan.

Perbedaan gaji dan upah secara lebih spesifik terletak pada waktu pemberiannya. Berikut penjelasannya:

  1. Gaji dinyatakan dalam jumlah per bulan atau per tahun. Gaji bersifat struktural.
  2. Upah diberikan atas tarif per jam atau berdasarkan hasil pekerjaan. Upah bersifat fungsional.

Hal yang membedakan lainnya adalah pihak yang menerima.

  1. Gaji diterima oleh mereka yang bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama sesuai ketentuan atau perjanjian dengan instansi atau perusahaan. Profesi yang mendapat gaji contohnya seperti: guru, dosen, staff, manager,dll.
  2. Upah diterima oleh mereka yang bekerja dalam jangka waktu yang relatif singkat sesuai ketentuan dengan pihak pemberi upah. Profesi yang mendapat upah contohnya seperti: buruh, shopkeeper, dll.

PEMERINTAH dalam CIRCULAR FLOW DIAGRAMDari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sebenarnya gaji dan upah itu berbeda. Perbedaan yang ada dilihat dari segi waktu pemberian dan pihak yang menerima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gaji lebih tinggi tingkatannya dibanding upah.

            Gambar di atas merupakan circular flow diagram. Terlihat bahwa selain Rumah Tangga dan perusahaan, pemerintah juga berperan dalam hal tersebut. Peran pemerintah di sini sangatlah berpengaruh terhadap jalannya kegiatan ekonomi. Pemerintah trejun langsung dalam kegiatan ini melalui perusahaan Negara yaitu BUMN dan BUMD. Ada pun peran pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Mengatur sekaligus mengawasi perekonomian negara secara keseluruhan agar tercipta stabilitas ekonomi yang adil bagi setiap pelaku ekonomi. Pengaturan yang dilakukan pemerintah berupa:
    1. Pengaturan ekonomi secara langsung

Contoh: perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

  1. Pengaturan ekonomi secara tidak langsung

Contoh: pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan.

  1. Pemerintah berperan sebagai konsumen, yaitu menggunakan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Contoh: pemerintah membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dihasilkan oleh Rumah Tangga Produsen.
  2. Pemerintah sebagai produsen, yakni menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan negara (BUMN dan BUMD). Contoh: Bank Indonesia, Pertamina, PLN, dll.

Pemerintah merupakan pusat segala kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi juga harus benar-benar memperhatikan keadaan ekonomi negaranya, agar kebijakan tersebut tidak merugikan pelaku-pelaku ekonomi.

    • Anonim
    • April 10th, 2014

    thankyou ^^

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: