Otonomi Daerah di Banten

oleh: Hartika Arbiyanti

A. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan

Pencapaian pembangunan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan pada periode 2002-2006 bertitik tolak dari penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (17 Oktober 2001). Pembentukan pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diawali dengan terbentuknya DPRD Provinsi Banten, dan selanjutnya melalui proses pemilihan di lingkungan DPRD Provinsi Banten ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk memimpin jalannya pemerintahan. Dalam membantu Gubernur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, ditetapkan perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (11 Biro), Sekretariat DPRD, 7 Badan, 12 Dinas dan 4 Kantor, dimana legalitas atas kedudukan serta tugas pokok dan fungsinya diatur dalam peraturan daerah serta surat keputusan Gubernur Banten. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan publik, pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Banten membentuk Lembaga Pemerintah Teknis Daerah (LPTD) Rumah Sakit Malingping.

Dalam implementasinya, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah periode 2002-2006 antara lain seperti belum efektifnya penetapan struktur kelembagaan perangkat daerah, masih dirasakannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penetapan dan pemilahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta belum optimalnya hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sebelumnya didasarkan atas kewenangan provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mengalami penyesuaian seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini mengakibatkan berbagai kendala antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu terjadinya tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota daerah mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan, seperti pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan.
B.  Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah

Pencapaian pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah antara lain ditunjukkan dengan realisasi perencanaan dan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Selama periode 2002-2006, telah tersusun Amdal KP3B, Masterplan KP3B, RTRK P3B, serta 8 (delapan) dokumen DED gedung kantor perangkat daerah. Disamping itu, realisasi fisik KP3B hingga tahun 2006 telah menyelesaikan 100% fisik bangunan gedung DPRD Provinsi Banten, BAPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, BAWASDA, Gedung KONI, PIB, Kantor Biro Pusat Statistik, Kantor Wilayah Departemen Agama

Dengan demikian, pembangunan KP3B sebagai agenda yang direncanakan dalam kurun waktu 2002-2006 sebagaimana tertuang dalam Renstra Provinsi Banten 2002-2006 belum dapat terpenuhi. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga masih diselenggarakan pada bangunan-bangunan yang berstatus sewa, dengan kapasitas ruang yang tidak memadai dengan keberadaan pegawai, sehingga mengurangi efektifitas dan kenyamanan kerja. Sementara itu, berdasarkan informasi dari berbagai perangkat daerah, dukungan sarana dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor maupun operasional lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.

C.  Aparatur Pemerintah Daerah

Per Januari 2006, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 2.714 orang, dengan komposisi menurut golongan ruang terdiri dari golongan IV sebesar 9,25%, golongan III (58,84%), golongan II (31,54%) serta golongan I (0,37%)1). Pola penempatan pegawai teroientasi di lingkungan Dinas-Dinas (51,69%), kemudian di lingkungan Sekretariat Daerah 22,22%, di lingkungan Badan-Badan 16,65%, dan sisanya di lingkungan Sekretariat DPRD, Kantor-Kantor dan UPT. Berdasarkan selisih antara jumlah PNS menurut golongan ruang dengan jumlah jabatan struktural, maka keberadaan PNS yang berfungsi sebagai pelaksana di lingkungan Dinas-Dinas rata-rata mencapai 86 orang, di lingkungan Sekretariat DPRD 58 orang, di lingkungan Sekretariat Daerah dan Badan-Badan 39 orang, sedangkan di lingkungan Kantor-Kantor hanya 19 orang. Jumlah PNS pelaksana tersebut bila diperbandingkan dengan jumlah jabatan Eselon IV yang tersedia sudah mencapai 4-5 orang/eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas dan Kantor-Kantor, sementara di lingkungan Badan-Badan baru mencapai 2 orang/eselon IV.

Per Januari 2006, dari 754 jabatan struktural yang tersedia, hanya terisi sebesar 705 jabatan (93,5%), sehingga jabatan yang lowong mencapai 49 jabatan (6,50%). Kekosongan jabatan terjadi pada tingkatan eselon IV dan III dengan porsi masing-masing 69,39% dan 30,61%. Berdasarkan pengelompokan perangkat daerah, dari jumlah jabatan yang lowong sebagian besar terdistribusi di lingkungan Dinas-Dinas (65,30%), Badan-badan (16,33%) dan Sekretariat Daerah (14,28%). Bila diperbandingkan jumlah pegawai menurut golongan ruang III B-D (tidak termasuk golongan II) dengan jumlah jabatan struktural (tingkat eselon III dan IV) yang tersedia sebenarnya masih memadai, sehingga terjadinya kekosongan jabatan struktural diperkirakan disebabkan karena faktor pengalaman dan keahlian (tingkat pendidikan) yang masih belum terpenuhi oleh sebagian besar pegawai.

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan per Januari 2006 menunjukkan kondisi 906 PNS (33,38% dari jumlah seluruh PNS) memiliki tingkat pendidikan non kesarjanaan (tamatan SD hingga D.II). Pada dasarnya tingkat kesiapan individu dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan masih kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya di luar urusan administrasi dan ketatausahaan. Permasalahan yang dihadapi adalah, bahwa sebagian PNS merupakan pegawai-pegawai baru (seiring dengan usia Provinsi Banten yang baru menginjak 7 tahun) yang diantaranya belum mengenyam pendidikan dan pelatihan manajemen dan fungsional. Disamping itu, 56,29% dari PNS dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan sebagian besar terdistribusi di lingkungan Dinas-Dinas yang merupakan perangkat daerah terdepan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan, cakupan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNS perlu dioptimalkan.

D.  Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2002-2005 semakin menunjukkan penguatan kapasitas, dimana realisasi sebesar Rp. 915,65 Milyar pada tahun 2002 telah berhasil ditingkatkan menjadi Rp. 1.784,94 Milyar hingga tahun 2006. Penguatan kapasitas tersebut ditandai dengan rata-rata pencapaian target 104,73% per tahun serta dengan rata-rata laju pertumbuhan 16,23% per tahun. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2006, target pendapatan daerah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 1.784,94 Milyar, dengan demikian laju pertumbuhan yang diharapkan terhadap realisasi 2005 adalah 11,67%2).

Penguatan kapasitas pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan kinerja dan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah, dimana dari Rp. 439,38 Milyar atau 47,99% terhadap total pendapatan daerah (2002) telah dapat ditingkatkan menjadi Rp. 1.070,23 Milyar atau 66,59% (2005), atau dengan laju pertumbuhan rata-rata 34,63% per tahun. Di samping itu, Dana Perimbangan juga masih memberikan peran besar terhadap struktur pendapatan daerah, meskipun dari tahun ke tahun nilainya mengalami peningkatan dengan kecenderungan stagnan (laju rata-rata 8,80% per tahun)2)

Gambar

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2006

Secara keseluruhan, PAD masih berpeluang untuk ditingkatkan, dengan menindaklanjuti berbagai peluang atau kendala yang belum dapat diupayakan selama periode 2002-2005, antara lain: penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBNKAA), belum optimalnya kinerja dan peran pos Retribusi Daerah (rata-rata kontribusi per tahun baru mencapai 0,29%) terhadap PAD maupun pendapatan daerah, serta masih lambannya upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pembentukan badan usaha milik daerah. Sementara itu, kinerja Dana Perimbangan dihadapkan pada kecendrungan penurunan kinerja penerimaan daerah dari pos Bagi Hasil Pajak/BukanPajak.

Pada sisi belanja daerah selama kurun waktu 2002-2006 menunjukkan perkembangan kapasitas pembiayaan pembangunan yang semakin memadai, dimana jumlah dan proporsi belanja pembangunan (belanja publik) dalam struktur belanja daerah mengalami peningkatan. Alokasi belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp. 955 Milyar (2002) telah dapat ditingkatkan menjadi Rp. 1.091,81 Milyar pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2005 dan 2006 ditargetkan masing-masing sebesar Rp. 1.618,99 Milyar dan Rp. 2.043,52 Milyar3). Berdasarkan realisasi belanja daerah 2002-2004 serta target tahun 2005-2006, rata-rata proporsi alokasi belanja pembangunan (terdiri dari belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak disangka) adalah sebesar 68,96% per tahun, dimana proporsi alokasi pada tahun 2006 ditargetkan sebesar 79,59% atau Rp. 1.626,43 Milyar3). Sedangkan permasalahan pokok dalam penerapan belanja daerah selama kurun waktu 2002-2005 adalah belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta masih terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

E.  Kerjasama Antar Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengelolah pembangunan di daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Namun demikian dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di daerah seringkali dihadapkan kepada permasalahan yang tidak dapat diatasi sendiri, tetapi memerlukan kerjasama antar daerah yang memiliki kepentingan bersama.

Sejalan dengan semangat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perlu disikapi secara komprehensif dan langkah strategis untuk melakukan kerjasama antar daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan guna mewujudkan keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.

Sementara itu, di lain pihak bahwa tekanan pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang terkonsentrasi di Ibukota negara Jakarta dan wilayah sekitarnya dalam wilayah Jabotabek maupun secara umum pada wilayah Pulau Jawa dan Bali telah menyebabkan tingginya tuntutan dalam peningkatan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan semakin kompleks. Sehingga dapat dipahami apabila di wilayah Jabotabek serta wilayah Jawa-Bali perlu mendapatkan perhatian secara lebih intensif untuk melakukan koordinasi dalam rangka penanganan bersama terhadap permasalahan pembangunan dan persoalan lainnya yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor.

Dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sesuai Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek telah dilakukan kerjasama wilayah Jabotabek yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/1976 dan Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jabotabek yang selanjutnya dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek berdasarkan Keputusan Bersama Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor D.IV-8201/d/II/1976 dan Nomor 197/Pem.121/sk/1976.

Kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dan ditingkatkan dengan terbentuknya Kota Depok, Provinsi Banten dan keikutsertaan Kabupaten Cianjur yang diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tanggal 16 Juni 2005.

Memperhatikan kompleksitas permasalahan pembangunan regional yang terjadi saat ini di wilayah Jawa-Bali dan sejalan dengan makna yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, maka merupakan langkah yang sangat strategis diselengarakannya forum “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (MUSRENBANGREG) Se Jawa-Bali”, yang hal ini merupakan kesepakatan bersama yang telah direkomendasikan agar keberadaannya semakin dapat diperkokoh dan dikembangkan eksistensinya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Dilatarbelakangi berbagi pengalaman memecahkan permasalahan antar daerah secara legal formal, membangun silaturahmi dan membangun satu persepsi dan pemahaman, pada tahun 1988, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat mempelopori terbentuknya forum kerjasama antar daerah Dwi Praja sebagai cikal bakal forum Mitra Praja Utama (MPU) yang sekarang anggotanya terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Prinsip kerjasama dalam forum MPU dibangun dalam semangat kebersamaan, kemitraan, saling menguntungkan, berbagi tanggungjawab dan berkelanjutan dalam upaya berpadu daya mengatasi permasalahan kesejahteraan antar daerah secara bersama-sama.

Dalam setiap tahunnya diadakan Rapat Kerja Gubernur yang menyepakati usulan program/kegiatan kerjasama untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, terdiri dari bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi, bidang Kesos dan Tenaga Kerja, serta bidang Lingkungan dan Pariwisata.

Kesimpulan

Dengan berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kelonggaran dalam mengatur rumah tangganya. Hal ini menuntut kemandirian daerah setempat untuk membangun daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya melalui pola pembangunan di semua aspek kehidupan, Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar dunia, Provinsi Banten dihadapkan pada ajang persaingan yang semakin luas dan berat. Pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). untuk mendukung upaya pembangunan daerah secara nyata dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan daya saing daerah. Peran iptek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun daya saing daerah señalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu terno ekonomi, dimana terjadi proses peralihan perekonomian daerah dari perekonomian berbasis sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian berbasi pengetahuan (Knowledge Based Economy).

Daftar Pustaka

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=57023

http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/202/jiptummpp-gdl-s1-2007-arikwidyas-10094-01.+PEND-N.pdf

http://www.dephut.go.id/Halaman/PDF/renstra02-06.pdf

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART7-1a.pdf

http://km.ristek.go.id/assets/files/LIPI/1113%20D%20S/1113.pdf

 

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: