Millenium Development Goals di Indonesia

Oleh: M. Zaenuddin

  1. Mengenal Lebih Jauh Mengenai  Millenium Development Goals (MDGs)

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang  dideklarasikan pada Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitment untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani  penyelesaian terkait dengan  isu-isu yang  sangat  mendasar   tentang pemenuhan  hak  asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

  1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
  2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
  3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
  4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
  5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
  6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
  7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
  8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.
  1. 2.      Millenium Development Goals di Indonesia

Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pelayanan pendidikan secara layak, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata.

Berbicara mengenai bentuk orientasi pembangunan, MDGs dalam tataran implementasi sesungguhnya telah dipraktekkan sejak dahulu. Dari Presiden Soekarno melalui Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 dan Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969, Presiden Soeharto melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV, yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan programprogram yang selaras dengan MDGs saat ini. Dan pada awal tahun 2000an salah satu kebijakan yang selaras dengan tujuan adanya MDGs adalah pelaksanaan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS ), baik JPS di bidang pendidikan, kesehatan atau pembangunan daerah tertinggal.

Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Komitmen ini tertuang dalam tujuan, target dan indikator MDGs Indonesia yang kemudian dijelaskan sebagai berikut :

A    Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan

Pada 2006, terjadi peningkatan kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada 2008 menjadi 15,4%. Mencermati berbagai kecenderungan akhir-akhir ini, seharusnya masih mungkin untuk mengurangi kemiskinan menjadi 7,5% pada 2015. Sementara, menggunakan garis kemiskinan 1 dollar per hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran tersebut, Indonesia telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 21% (1990) menjadi7,5% pada 2006.

Gambar 1 : Pergeseran proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 per hari (sumber : UNDP)

Indikator lain terkait dengan kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2005, indeks kedalaman kemiskinan cenderung membaik dibandingkan kondisi tahun 2003. Pada tahun 2006, P1 sempat meningkat hingga mencapai 3,43, namun menurun kembali menjadi 2,99 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2007 yang makin mendekati garis kemiskinan.

Solusi dan Penanggulangannya :

Berbicara mengenai penanggulangan permasalahan kemiskinan kita dituntut untuk mengharuskan adanya  kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah kemiskinan  pada akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan fokusan utama yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Perlu adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan kepada berbagai lini antara lain :

  1. Meningkatkan akses kepada masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pemberian beasiswa kepada keluarga miskin merupakan langkah alternatif untuk meningkatkan akses kepada masyarakat miskin. Untuk sektor kesehatan bisa melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin. Sedangkan perbaikan gizi bisa dilakukan melalui langkah penjualan sembako murah.
  2. Adanya suatu program pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, juga ditujukan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia. PNPM akan mencakup sekitar 2.700 kecamatan pada tahun 2007, 3.800 kecamatan pada tahun 2008, dan akhirnya 5.624 atau seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2009. Masing-masing kecamatan akan memperoleh bantuan yang besarnya berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 1,5 miliar per tahun.
  3. Memperkuat dan meluaskan program perlindungan sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial. PKH merupakan program pemberian uang tunai bersyarat (conditional cash transfers) kepada rumah tangga sangat miskin (fakir miskin)

 Menurunkan Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan

Secara umum status gizi penduduk semakin membaik. Ini antara lain terlihat dari indikator persentase penderita gizi kurang dan gizi buruk yang menurun dari 37,47 persen pada tahun 1989 menjadi 26,36 persen pada tahun 1999. Indikator status gizi ini terus membaik menjadi 27,30 persen pada tahun 2002 namun meningkat kembali menjadi 28,17 persen pada tahun 2005. Jika menggunakan keadaan tahun 1989 sebagai dasar, Indonesia diharapkan dapat mencapai target 18,74 persen pada tahun 2015.

Gambar 2 : Perkembangan persentase anakanak balita yang mengalami gizi buruk (severe underweight) dan gizi kurang (moderate underweight) tahun 1989-2005 (BPS)

Penanggulangannya :

Penanganan kelaparan mengandung tiga masalah mendasar, yaitu masalah pelaksanaan, masalah sasaran, dan masalah lokasi. Hilangnya perhatian terhadap masalah kelaparan dapat menyebabkan hilangnya perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat. Apabila perhatian terhadap gizi masyarakat khususnya kepada balita kurang, maka hal ini akan mengakibatkan pengaruh pada penurunan kualitas penduduk berusia muda. Maka dari itu, dibutuhkan perbaikan gizi yang perlu dilakukan terutama kepada ibu hamil, bayi, dan balita, serta lebih utama lagi pada kelompok masyarakat miskin. Ibu hamil, bayi, dan balita adalah golongan yang kerap menderita masalah gizi kurang dan gizi buruk. RPJP 2005-2025 telah mengarahkan kebijakan penganggulangan masalah gizi dengan pendekatan lintas sektor dari hulu hingga hilir. Tantangannya adalah bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut pada sektor yang terkait. Maka dari itu, dibutuhkan suatu fokus utama dalam pemenuhan gizi zat besi, yodium, vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya. Pemberian makanan pendamping air susu ibu juga perlu diperhatikan.

B.     Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Dasar bagi Semua

Tujuan kedua MDGs ini adalah memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan dasar. Jika melihat data dibawah ini tercatat bahwa dengan angka 94,7% kita hampir mewujudkan target memasukkan semua anak ke sekolah dasar.

Gambar 3 : Angka Partisipasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (BPS)

Jika anda melihat kembali Gambar 2.1, tampak bahwa hanya 67% anak yang mendaftar ke sekolah lanjutan pertama. Ini merupakan tantangan yang besar mengingat pemerintah bertekad mencapai target yang lebih tinggi daripada target global MDGs. Target Indonesia adalah ”wajib belajar 9 tahun”, terdiri dari 6 tahun SD dan 3 tahun SMP, sementara target global MDGs yaitu pendidikan setara 6 tahun

Berbicara mengenai alasan mengapa beberapa anak memutuskan untuk tidak sekolah ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Diantaranya adalah karena orang tua memerlukan mereka untuk bekerja, karena tidak mampu membayar biaya sekolah, mereka memiliki masalah untuk membayar uang sekolah dan biaya lainnya.

Penanggulangannya :

Berbagai strategi yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sektor pendidikan antara lain :

  1. memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat agar mereka dapat lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar.
  2. melibatkan partisipasi seluruh kekuatan masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan wajib belajar 9 tahun betul-betul merupakan gerakan sosial

C. Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gener dan Pemberdayaaan Perempuan

 Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki.

Suati kesenjangan gender bisa terlihat di bidang ketenagakerjaan yang ditandai dengan belum tersedianya sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Sistem perlindungan sosial yang ada saat ini masih mencakup hanya pekerja sektor formal. Berbicara mengenai kesenjangan gender dalam hal upah tenaga kerja, yaitu perbandingan antara upah pekerja perempuan dan laki-laki sangatlah tidak setimbang. Hal ini bisa dilihat di di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, seorang pekerja perempuan memperoleh rata-rata upah per bulan Rp 1.059.813, sementara rekan kerja laki-lakinya mendapatkan rata-rata upah Rp 1.879.585 per bulan. Adapun rata-rata upah per bulan pekerja perempuan tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Papua yaitu Rp 1.375.636, dan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp 582.267. Sebanyak 13 provinsi diketahui masih memberikan rata-rata upah per bulan bagi pekerja perempuan di bawah rata-rata upah nasional. Begitu pula pada sektor pemerintahan, pekerja perempuan belum sebanding dengan laki-laki. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keduanya mengamanatkan dengan jelas 30 persen kuota untuk perempuan dalam partai politik. Selain itu pendidikan politik bagi perempuan pun terus ditingkatkan. Tetapi pada kenyataannya partisipasi politik perempuan di daerah cenderung lebih rendah.

Saat ini dibutuhkan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di seluruh bidang pembangunan. Tindakan itu dapat berupa :

  1. meningkatkan taraf pendidikan dan akses serta kualitas kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
  2. meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
  3. memperbesar akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan sehingga dapat pula meningkatkan akses taraf pendidikan, kondisi kesehatan, sumber daya dan kualitas hidup perempuan secara umum.

D. Tujuan 4: Menurunkan Kematian Anak

Kematian balita dan bayi. Pada tahun 1960, angka kematian bayi (AKB) masih sangat tinggi yaitu 216 per 1.000 kelahiran hidup. Dari tahun ke tahun, AKB ini cenderung membaik sebagai dampak positif dari pelaksanaan berbagai program di sektor kesehatan. Pada tahun 1992 AKB tercatat 68 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1994, turun lagi menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997, dan pada tahun 2002-2003 penurunannya sudah mencapai 35 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Menurut proyeksi BPS (BPS-UNDP-Bappenas, 2005), pada tahun 2003 angka AKB terus membaik hingga mencapai 33,9 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan kecenderungan perkembangan pencapaian AKB secara nasional seperti ini, pencapaian target MDGs pada tahun 2015 diperkirakan sudah akan tercapai pada tahun 2013.

Terdapat tiga penyebab utama kematian bayi yang masih menjadi tantangan besar untuk diatasi. Ketiga hal tersebut adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA ), komplikasi perinatal, dan diare.

Solusi dan Penanggulangan :

Penurunan angka kematian bayi dan balita merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Tingginya kematian anak pada usia hingga satu tahun menunjukkan masih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari itu, pemerintah melalui program yang bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi golongan miskin dan kelompok rentan di perdesaan dan wilayah terpencil, serta kantong-kantong kemiskinan di daerah perkotaan. Jaring Pengaman Sosial dan Program Kompensasi Pengurangan Susbsidi Bahan Bahan Minyak, yaitu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Akses ini meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dasar, pelayanan perbaikan gizi, revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu), pemberantasan penyakit menular, dan revitalisasi kewaspadaan pangan dan gizi.Hal inilah yang merupakan salah satu strategi kunci untuk menurunkan angka kematian anak.

E.     Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2003 bila dibandingkan dengan angka tahun 1994 yang mencapai 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan yang belum sepenuhnya dapat ditangani, masih terdapat 20.000 ibu yang meninggal setiap tahunnya. Dengan kondisi ini, pencapaian target MDGs untuk AKI akan sulit dicapai. BPS memproyeksikan bahwa pencapaian AKI baru mencapai angka 163 kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sedangkan target MDG pada tahun 2015 tersebut adalah 102. Pencapaian target MDGs akan dapat terwujud hanya jika dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat laju penurunannya.

Gambar 4 : Tingkat kematian Ibu (Sumber : SDKI)

Grafik menunjukkan bahwa “tingkat kematian ibu” telah turun dari 390 menjadi sekitar 307 per 100.000 kelahiran. Artinya, seorang perempuan yang memutuskan untuk mempunyai empat anak memiliki kemungkinan meninggal akibat kehamilannya sebesar 1,2%. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa batas usia minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun, namun data Susenas 2006 menunjukkan bahwa 12,56 persen wanita berumur 10 tahun ke atas menikah pertama kali pada usia 15 tahun ke bawah. Sementara mereka yang menikah pertama kali pada usia 16 tahun (batas usia legal untuk menikah) hanya 9,84 persen. Pernikahan usia dini seperti ini berimplikasi pada peningkatan jumlah ibu melahirkan di usia yang sangat muda dan pada akhirnya meningkatkan risiko kematian ibu. Pernikahan dini ini juga menyebabkan perempuan terpaksa putus sekolah karena dia harus mengurus keluarga.

Solusi dan  Penanggulangannya :

Penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2004-2009. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dengan kebijakan ini, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan makin dekat dan mudah terjangkau oleh masyarakat. Demikian pula cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, terus ditingkatkan. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan merupakan tantangan yang sangat berat. Dengan kecenderungan seperti saat ini, target MDGs tidak akan tercapai. Peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, upaya yang ditempuh adalah dengan pengembangan sistem jaminan kesehatan. Program Jaring Pengaman Sosial, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin.

F.     Memerangi HIV dan AIDS, Malaria

 HIV/AIDS pada penduduk usia 15-29 tahun diperkirakan masih di bawah 0,1 persen. Namun angka prevalensi pada sub-populasi perilaku beresiko telah melebihi 5 persen. Bahkan di Papua, HIV dan AIDS telah masuk pada populasi umum (usia 15-49 tahun) dengan prevalensi 2,4 persen. Epidemi AIDS sekarang telah terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya laporan tentang kasus AIDS dari setiap provinsi. Jika pada tahun 2004 hanya 16 provinsi yang melaporkan adanya kasus AIDS, maka pada tahun 2007 AIDS telah dilaporkan di 32 provinsi. Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkanjuga meningkat cukup tajam, yaitu dari 2.682 kasus pada tahun 2004, menjadi 10,384 kasus hingga akhir September 2007.

Untuk penyakit Malaria Kebanyakan orang yang menderita malaria tidak melaporkannya. Hanya sekitar 20% orang yang mencari pengobatan, dan survei terperinci hanya di daerah-daerah yang paling parah terkena dampak, biasanya di berbagai kabupaten kawasan Timur.

Solusi dan Penanggulangannya :

 Saat ini upaya penanggulangannya masih terkonsentrasi pada kelompok perilaku beresiko seperti pengguna napza suntik, pekerja seks, dan pelanggan seks. Upaya pencegahan perlu diperluas, terutama untuk mencegah agar HIV tidak semakin menyebar pada populasi umum. Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju penyebaran serta membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, kita belum dapat mengatakan telah melakukan dua hal tersebut karena di hampir semua daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendalikan. Kita bisa saja mencapai target ini, namun untuk itu diperlukan satu upaya besar-besaran dan terkoordinasi dengan baik di tingkat nasional.

Untuk penyakit malaria pencegahannya bisa dimulai dari diri sendiri. Kita harus mengurangi jumlah tempat-tempat dimana nyamuk dapat berkembang biak – biasanya di sungai-sungai dan anak-anak sungai yang tidak beriak selama musim kemarau atau di cekungan-cekugan air hujan di hutan-hutan selama musim hujan. Kemudian kita perlu melindungi diri kita sendiri dari nyamuk dengan menyemprot rumah dengan insektisida.

  1. G.    Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Pembangunan di Indonesia telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Kita menebang pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Tujuan MDGs ketujuh adalah untuk menghalangi kerusakan ini. Melalui langkah ini coba telaah berapa banyak hutan Indonesia dikorbankan demi pembangunan. Jika ada data dari BPS menunjukkan bahwa selama periode 1997 hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun25, atau seluas propinsi Kalimantan Selatan..

Menurut Departemen Kehutanan, kita memiliki 127 juta hektar “kawasan hutan”, yaitu sekitar dua pertiga luas wilayah kita. Namun, selama periode 1997 hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun, atau seluas propinsi Kalimantan Selatan. Ini karena pembangunan di Indonesia telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Kita menebang pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Kita memiliki banyak sumber daya alam lain yang dengannya penduduk miskin bisa bertahan hidup, khususnya lautan yang menjadi lapangan pekerjaan bagi 3 juta orang. Kenyataannya, sumber daya kelautan di Indonesia juga telah terkena dampak penggundulan hutan. Bagaimana dengan sekarang? Kondisi ini  menimbulkan masalah besar bagi penduduk yang menggantungkan penghidupan mereka pada hutan

Solusi dan Penanggulangannya :

Beberapa faktor penyebab penurunan luas tutupan hutan di Indonesia antara lain adalah kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, pembalakan liar (illegal logging), konversi hutan, dan pengelolaan hutan yang tidak lestari. Pemerintah ke depan harus pula memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. Selain itu, kita juga harus menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum. Pemanfaatan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada pencapaian optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu keberadaan hutan terus dipertahankan untuk menjamin pembangunan hutan secara berkelanjutan dengan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari. Melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan mutlak dilakukan untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan sehingga akan dapat mempertahankan daya dukung hutan dan lahan terhadap kehidupan.

H.    Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Tujuan MDGs terakhir ini, terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan dan utang internasional. Namun, dalam kenyataan, sebagian besar target dan indikator ditujukan untuk negara-negara maju agar membantu negara-negara termiskin dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lainnya

Salah satu target yang menjadi bagian tujuan ke-8 MDGs adalah ”lebih jauh mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berbasis peraturan, mudah diperkirakan, dan tidak disriminatif. satu masalah besar dalam mencapai MDGs karena pengeluaran Indonesia saat ini, terlalu banyak dipakai untuk pembayaran kembali utang, sehingga tak cukup anggaran bagi kesehatan atau pendidikan.

Gambar 5 : Utang Pemerintah tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 (BPS)

Solusi dan Penanggulangannya :

Pada gambar diatas kita dapat melihat kepada siapa kita berutang. Hampir separuhnya merupakan utang dalam negeri, dari bank-bank yang menggunakannya sebagai modal. Sisanya, yaitu sekitar 67,7 milyar dollar, merupakan utang kepada lembaga-lembaga luar negeri. Sebagian diantaranya merupakan utang kepada para penyandang dana bilateral yang meminjamkan uang kepada kita sebagai bagian dari program bantuan mereka atau untuk membantu kita membeli sebagian ekspor mereka. Sisanya adalah utang kepada para penyandang dana “multilateral” seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia.Saat ini, Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah sehingga tidak masuk kategori layak memperoleh penghapusan utang. sejumlah penyandang dana bilateral siap untuk menghapuskan sebagian utang kita jika kita membelanjakan jumlah yang sama untuk pembangunan. Jerman, misalnya, sepakat dengan Indonesia untuk menghapuskan utang bilateral bernilai sekitar 135 juta dollar AS jika pemerintah Indonesia menggunakan dana tersebut untuk proyek-proyek pendidikan dan lingkungan.\

  Kesimpulan

Laporan Pencapaian MDGs Indonesia menemukan bahwa sejak tahun 2010 Indonesia telah mencapai berbagai target MDGs. Status pencapaian MDGs dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (a) target yang telah dicapai; (b) target yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat dicapai pada 2015; dan (c) target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Suatu analisa kesenjangan (gap analysis) telah membantu menyusun jalur-jalur intervensi dan mengembangkan strategi serta aksi untuk menjawab tantangan-tantangan yang masih tersisa. Setelah berakhirnya kerangka kerja MDGs pada 2015, Indonesia akan terus mengarahkan sumber dayanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan untuk penduduknya sebagai aset terbesar dalam sumber daya manusia.

Referensi :

Endah Murniningtyas-National Development Planning Agency dan Widyono – University of Indonesia, MDG INDONESIA: STATUS AND THE WAY FORWARD, (Presented at the UN-DESA UN-ESCAP MDG Workshop Bangkok, 20-22 August 2008)

Evaluasi Kebijakan Anggaran untuk Pencapaian MDGs”, Seknas Fitra, 2009

“Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia”, Bappenas-UNDP, 2007

“Menelusuri Anggaran Kesehatan Reproduksi dalam APBN dan APBD di Dua  Provinsi dan Dua Kabupaten/Kota”, PKBI Jakarta, 2009

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Millennium Development Goals [Lets Speak Out for MDGs)

Siaran pers IMA Bali 2011-Indonesia Millennium Development Goal Awards 2011 “Beraksi untuk Negeri”

World Bank, 2007. Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities. Indonesia Public Expenditure Review 2007, Jakarta, World Bank.

  1. C.    Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: