Millenium Development Goals di Indonesia

Oleh : Vincentia Anggita Puspitasari

 Pendahuluan

Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs adalah Deklarasi Milenium 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Target umumnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Pemerintah Indonesia turut dalam penandatanganan MDGs ini di Yew York. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini, sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini membangun dana mengiikat komitmen para pemimpin dunia untuk bersatu mengentaskan kemiskinan, menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan secara khusus meningkatkan kesejahteraan hidup bangsanya.

8 Tujuan MDGs di Indonesia

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia, menyetujui agar semua negara mencapai 8 tujuan MDGs yaitu:

MDGs 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Target khusus di Indonesia:

  1. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu1990-2015
  2. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
  3. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

MDGs 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Target khusus di Indonesia : Menjamin pada 2015, semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

MDGs 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Target khusus di Indonesia:  Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

MDGs 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Target khusus di Indonesia: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

MDGs 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Target khusus di Indonesia:

  1.  Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015
  2. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

MDGs 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAIINYA

Target khususdi Indonesia:

  1.  Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015
  2. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
  3. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

MDGs 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Target khususdi Indonesia:

  1. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
  2. Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015
  3. Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifi kan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

MDGs 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

Target khusus di Indonesia:

  1.  Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif
  2.  Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang
  3.  Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

 Pencapaian MDGs di Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi tahun 1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Harga minyak dan harga pangan yang fluktuatif serta terjadinya krisis keuangan global 2007/2008 menjadi tantangan tersediri bagi pembangunan Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi setelah krisis menurun menjadi sekitar 4-5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum krisis yang sebesar 5-6 persen. Kenaikan harga pangan yang menjadi pengeluaran rumah tangga terbesar di kelompok masyarakat menengah bawah dan miskin semakin menimbulkan beban. Perubahan iklim yang ekstrem juga berdampak pada kegagalan pertanian dan kerusakan aset masyarakat serta terganggunya kesehatan masyarakat. Dalam lingkungan global yang kurang menguntungkan ini Indonesia secara bertahap terus melakukan penataan dan pembangunan di segala bidang sebagai suatu wujud dari komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat dunia mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

MDGs 1- Dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, dengan kualifikasi pendapatan kurang dari atau sama dengan  US$ 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, yang saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989, menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada: perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya, peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan social, dan perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.

 MDGs 2- Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (ontrack). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah,  perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin,  peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan,  penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk pencapaian sasaran pendidikan dasar universal pada tahun 2015 dengan tepat.

MDGs 3- Dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, dan pemberdayaan perempuan.

 MDGs 4- Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

MDGs 5- Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor sepertirisiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

MDGs 6- Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputipenemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

MDGs 7- Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman kumuh.

 MDGs 8- Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifi tas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen  ada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.

Kesimpulan

MDGs merupakan suatu instrument yang sangat mempermudah pemerintah dalam penargetan peningkatan kesejahteraan rakyat.  Keberhasilan dalam pencapaian MDGs di Indonesia tergantung pada pencapaian tata pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan dalam pencapaian MDGs ini. Justru masyarakatlah yang menjadi pemeran penting dalam tercapainya kesejahteraan rakyat. Tanpa sikap pro-aktif dari masyarakat, segala macam upaya pemerintah Indonesia tidak akan menjadi hasil yang maksimal.

Pemberlakuan system desentralisasi di Indonesia bisa menjadi pendukung atau justru penghambat untuk peningkatan kesejahteraan Indonesia. Pemerintah harus jeli dalam pembagian kewenangan dan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi akan jadi penghambat ketika terjadi moral hazard (misalnya korupsi) akibat birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Namun, desentralisasi juga bisa menjadi pendukung akselerasi pencapaian MDGs yang akurat karena pemerintah daerah lebih mengerti kebutuhan daerahnya daripada pemerintah pusat.

Maka dari itu, secara keseluruhan, perlu optimism, sikap pro-aktif, dan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat sehingga MDGs bisa tercapai. Sinergisitas juga harus terjalin antara pemerintah pusat dan daerah sehingga sasaran MDGs semakin tepat.

Referensi:

http://id.wikipedia.org/wiki/sasaran_pembangunan_milenium

http://www.batukar.info/referensi/laporan-singkat-pencapaian-millenium-development-goals-indonesia-2010

http://kgm.bappenas.go.id

kementerian perencanaan pembangunan nasional / badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas): Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: