Masalah Utama Indonesia dan Pemecahannya

Topik: Gender

oleh: Aldila Anindita

MASALAH UTAMA INDONESIA DAN PEMECAHANNYA

PENDAHULUAN

Gender, adalah semua gambaran atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional dan gagah. Sedangkan perempuan, digambarakan sebagai sosok yang feminin, halus, lemah, penakut, dan sebagainya. Perbedaan tersebut telah dipelajari dan melekat erat dari aspek keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, dan sebagainya. (Kartika Handayani, 2004). Padahal, pada kenyataannya, apa yang telah ditanamkan sebagai pencitraan tidaklah selalu benar. Banyak perempuan di luar sana yang tidak lemah lembut, yang agresif, pencari nafkah, dan secara de facto menjabat sebagai kepala keluarga yang melakukan tugas mencari nafkah. Sebaliknya, banyak juga ditemui laki-laki yang lemah lembut dan secara de facto bukan pencari nafkah.

Akan tetapi, penggambaran serta penanaman citra gender yang telah ditanamkan sejak lama nyatanya tetap menjadi pedoman hidup banyak orang. Menurut Lever (Gilligan 1989), perbedaan dan ciri kepribadian perempuan dan laki-laki dibentuk dan terlihat sejak masa anak-anak, seperti:

  1. Anak laki-laki lebih banyak memperoleh kesempatan bermain di luar rumah dibandingkan perempuan.
  2. Permainan anak laki-laki lebih bersifat kompetitif dan konstruktif, sedangkan permainan anak perempuan lebih bersifat kooperatif.

Permasalahan gender ini telah menjadi isu serius dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal-hal mengenai permaslaahan serta pencitraan mengenai gender ini telah menyebabkan banyak terjadi nya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

ISU GENDER DALAM REALITAS KEHIDUPAN

  1. Lingkungan Keluarga

Bila ditelaah dari konsep gender secara umum, dalam rumah tangga, pria sebagai suami adalah orang yang harus menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Dan perempuan yang berperan sebagai istri, harus menjadi ibu rumah tangga yang berurusan dengan permasalahan rumah tangga dan anak. Namun, bila melihat kpndisi masyarakat saat ini, nampaknya konsep tersebut telah bergeser. Banyak istri yang bekerja mencari nafkah diluar rumah. Namun, istri yang bekerja mencari nafkah diluar rumah tetap harus mendapat persetujuan dari suami. Pada umumnya, meskipun istri bekerja, sang suami tetap tidak ingin bila posisi dan penghasilan yang diperoleh sang istri lebih besar dari suami.  Di samping bekerja mencari nafkah di luar rumah, tanggung jawab urusan rumah tangga tetap ada di pihak istri, sehingga dapat dibayangkan beratnya beban yang ditanggung oleh seorang istri bila ia bekerja di luar rumah.

  1. Lingkungan Pendidikan

Bila kita kembali ke jaman kartini dahulu, perbedaan pemberian pendidikan terhadap anak laki-laki dan perempuan masih sangat terasa kental. Saat ini sayangnya hal tersebut masih terjadi, walaupun tidak separah jaman dulu. Sebagai contoh, anak perempuan dinilai lebih sesuai mengambil jurusan seperti bahasa atau pendidikan, dimana laki-laki dinilai lebih sesuai mengambil jurusan teknik. Pada keluarga yang kondisi ekonominya terbatas pun banyak dijumpai pendidikan lebih diutamakan bagi anak laki-laki meskipun anak perempuannya padahal jauh lebih pandai.

  1. Lingkungan Pekerjaan

Saat ini, jumlah kaum perempuan yang bekerja memang lebih banyak bila dibandingkan jaman dahulu. Namun, jenis pekerjaan yang diperoleh masih berdasarkan konsep gender. Kaum perempuan lebih banyak bekerja pada bidang pelayanan jasa atau pekerjaan yang membutuhkan sedikit bidang ketrampilan seperti bidang administrasi. Dari segi upah, masih banyak dijumpai kaum perempuan yang menerima upah lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki untuk satu pekerjaan yang sama. Juga yang paling terasa kental adalah perbedaan kesempatan yang diberikan antara karyawan laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih di prioritaskan.

MASALAH GENDER DI INDONESIA

Di Indonesia, di lingkungan pemerintahan maupun swasta, perempuan yang berhasil menduduki jabatan tinggi masih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki. Meskipun Indonesia memiliki menteri wanita, duta besar wanita, jendral wanita, namun masih banyak posisi tinggi administratif yang belum pernah dijabat oleh wanita.

Dalam jumlah, perempuan merupakan mayoritas. Ironinya, sebagian besar makhluk perempuan ini tidak memiliki kesempatan di bidang pendidikan dan peluang kesempatan menjabat. Citra, peran, dan status sebagai perempuan, telah diciptakan oleh budaya sebagai makhluk yang lemah lembut, penurut, dan tidak boleh melebihi kaum laki-laki. Berbalik dengan citra laki-laki yang dinilai sebagai panutan, serba tahu, dan rasional, serta figure sempurna pencari nafkah keluarga dan menjabat kedudukan tinggi.

Sebenarnya, wanita telah mempunyai basis legal yang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, kendala yang paling sulit adalah kendala budaya dan struktural, khusunya dalam hal partisipasi pengambilan keputusan dan kekuasaan.

 

SOLUSI

Solusi satu-satunya menurut saya adalah, rakyat Indonesia harus mulai membuka mata terhadap konsep gender yang telah ditanamkan sejak dahulu. Kaum wanita jaman sekarang nyatanya bila diberikan kesempatan peluang yang setara, dapat menghasilkan kinerja yang bahkan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh pria. Yang dibutuhkan oleh wanita sebenarnya sama seperti pria, yakni pemberian kepercayaan, fasilitas, serta peluang yang sama terhadap kesempatan yang ada.

 

CONTOH KASUS ISU GENDER DI INDONESIA

Dalam rangka Otonomi Daerah, tumbuh, terbina dan berkembangnya institusimasyarakat sebagai pelaksana pembangunan nasional perlu perhatian seriusdalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Era otonomi daerah juga membawa dampak terhadap perubahan etos kerja dan kondisi PNS di Kabupaten/ Kota menuju akuntabilitas dan  profesional

.

Seiring dengan era otonomi daerah adalah sederetan produk-produk hukumyang mengatur seluruh kinerja pemerintah daerah, diantaranya adalahditetapkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender(PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada pejabatnegara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUGguna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan danevaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing- masing. Diperjelas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri DalamNegeri (Kepmendagri) Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman UmumPelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah yang menginstruksikansetiap institusi pemerintah melaksanakan PUG dengan cara memasukkandimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan:

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakannya.

Landasan hukum yang lain adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 26 ayat (1) yang pada intinya mengenai salah satu tugas Kepala Daerah yaitu untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan; dan Pasal 150 ayat (3) butir (d), pada intinyamenyatakan bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah yang harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut setiap daerah sibuk menyusun berbagaiRencana Peraturan Daerah (RAPERDA) untuk mewujudkan kemakmuran daerahnya. Propinsi X sedang menyusun Raperda dengan keadaan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Proporsi jumlah penduduk di desa dan di kota rata-rata adalah 47,7 persen laki-laki dan 50,3 persen perempuan. Umumnya penduduk laki-laki yang berumur 15 tahun keatas bekerja atau mencari pekerjaan dengan merantau keluar kota.Dengan demikian mudah dimengerti bahwa baik laki-laki maupunperempuan banyak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar. Seiring dengan masalah tersebut, jumlah PNS perempuan di semua kabupaten/ kota rata-rata adalah setengah dari jumlah PNS laki-laki. PNS perempuan mendominasi Golongan I dan II, sedangkan Golongan III dan IV didominasioleh PNS laki-laki. Maksimal, PNS perempuan yang menduduki jabatanstruktural adalah dari pejabat Eselon III, itupun hanya beberapa orang sajadalam suatu kabupaten/kota. Belum ada perempuan yang menduduki jabatanEselon II, apalagi Eselon I, padahal ditemui sejumlah perempuan di Propinsi Xyang sebenarnya sangat potensial dan energetik. Kelompok perempuan ini membutuhkan pembimbingan dan dorongan moral untuk mau meningkatkankarirnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian relasi gender dalam aspek profesionalisme belum terwujud secara seimbang dan setara.

JAWABAN

Permasalahan Gender/ Isu Gender:

1)             Isu gender yang ditemukan dalam kasus ini adalah adanyakesenjangan gender dalam jabatan publik pemerintahan di tingkatKabupaten/ Kota dengan kondisi kuantitas perempuan yang menjadiPNS adalah setengah dari laki-laki; perempuan mendominasi tingkatPNS golongan rendah dan laki-laki mendominasi tingkat PNSgolongan tinggi. Dengan demikian relasi gender dalam aspek profesionalisme belum terwujud secara seimbang dan setara.

2)      Informasi dan data yang mendukung isu gender di atas adalah:

–          Jumlah PNS perempuan adalah setengah dari jumlah PNS laki-laki.

–          PNS perempuan mendominasi Golongan I dan II.

–          PNS Golongan III dan IV didominasi oleh PNS laki-laki

–          Maksimal, PNS perempuan yang menduduki jabatan strukturaladalah dari pejabat Eselon III, itupun hanya beberapa orang sajadalam suatu kabupaten/ kota.

–          Belum ada perempuan yang menduduki jabatan Eselon II,apalagi Eselon I, padahal ditemui sejumlah perempuan yangsebenarnya sangat potensial dan energetic.

Solusi kebijakan yang responsif gender:

1)      Perlu adanya komitmen baik secara tertulis maupun tidak tertulismengenai affirmative action terhadap masalah kesenjangan gender dalam jabatan publik pemerintahan.

2)Affirmative action ini disesuaikan dengan kondisi tahapan sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat

sebagai berikut:

–          Perlu perubahan mind-set dari para pejabat daerah tentangpersamaan persepsi gender dan pentingnya peran gender dalam pembangunan daerah.

–          Kelompok perempuan perlu mendapatkan pembimbingan dandorongan moral untuk mau meningkatkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi dari pemerintah daerah.

–          Berdasarkan kesepakatan, perlu dibuat suatu rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur adanya persentase minimumadanya pejabat perempuan yang kompeten menduduki jabatan publik di pemerintahan (mulai dari minimum 10%, 20%, dst)

–          Raperda yang dikeluarkan disepakati, kemudian dijadikanPeraturan Daerah (Perda) dan dilaksanakan secara konsekuen oleh semua institusi pemerintah daerah

–          Perda tersebut dijadikan landasan dalam menyusun Capacity  Building Action Plan (CBAP).

–          CBAP yang memasukkan pertimbangan peran dan masalahgender,kemudianmembuat suatu program dengan tujuanmenurunkan tingkat kesenjangan gender dengan melibatkansemua pihak baik representasi laki-laki maupun perempuan,mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,maka program seperti inilah yang disebut sebagai kebijakan Pengar usutamaan Gender (PUG).

REFERENSI

http://www.scribd.com/doc/54944941/20/B-Contoh-Kasus-Gender

http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/145_13Masalahgenderdankesehatan.pdf/145_13Masalahgenderdankesehatan.html

http://www.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=290:cermati-perempuan-dan-isu-gender&catid=1:latest

OLEH:

ALDILA ANINDITA

10/296286/EK/17757

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: