Mengapa masih terjadi masalah pembangunan di Indonesia?

oleh: M. Zaenuddin

Sampai hari ini berbagai masalah pembangunan di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat di media-media nasional maupun internasional. Disini penulis akan banyak mengungkapkan berbagai penyebab masalah pembangunan. Terdapat lima pokok  permasalahan yang akan dibahas dan menjadi alasan mengapa masih ada masalah pembangunan di Indonesia?. Lima poko tersebut antara lain mengenai :

 1.      Ketimpangan antar kawasan

Pembangunan ekonomi yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hingga kuartal III 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,5 persen. Tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah ketimpangan ekonomi antar kawasan menjadi salah satu penyebabnya.  Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa–luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia –kawasan timur Indonesia, serta antar kota-kota dan antara kota–desa Di Indonesia ada daerah administratif yang kemudian dikenal sebagai propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Daerah yang paling tepat untuk keperluan pembangunan daerah, tetapi justru kurang dikembangkan di berbagai negara (Soepono, 1999).  Kesenjangan antar yang semakin besar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (Williamson) :

  1.  Adanya migrasi tenaga kerja antar daerah yang bersifat selek
  2.  Adanya migrasi modal antar daerah yang kemudian menjadi daya tarik bagi investor pada daerah lain
  3.  Perbedaan pembangunan sarana publik yang lebih padat sehingga memicu terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar daerah
  4.  Antar daerah kurang adanya keterkaitan yang menyebabkan penyebaran proses pembangunan menjadi kurang merata.

2.      Wilayah Perbatasan yang Terpencil dan Kondisinya Masih Terbelakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer memiliki wilayah perbatasan dengan beberapa negara baik perbatasan darat maupun laut. Perbatasan Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kotaJika kita ketahui lebih jauh wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan tersebut masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Perlu kita sadari masih kurang mencukupi keberpihakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Lihat saja perbatasan Malaysia-Indonesia seperti Entikong, pembangunan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan penduduk di wilayah itu seakan berjalan sendiri-sendiri. Efeknya kondisi penduduknya sangat memprihatinkan. Bahkan entikong lebih bergantung pada Malaysia. Seakan-akan pemerintah kita tidak berbuat apa-apa. Seharusnya pemerintah perlu melakukan proses pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan daerah (misalnya potensi pariwisata).

Gambar : Daerah perbatasan Indonesia yang difokuskan pembangunan sektor unggulan

3.      Rendahnya penyerapan informasi di daerah perbatasan

 

Masyarakat di perbatasan sering berada dalam keadaaln yang penuh dengan keterbatasan. Mulai dari keterbatasan perhubungan, perekonomian, kesehatan dan akses informasi. Dalam persaingan global yang semakin ketat ini, informasi mempunyai suatu nilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa . Beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain: masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penyedia sarana informasi yang sampai saat ini penyediaannya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di daerah terpencil; tidak meratanya penyebaran infrastruktur penyedia sarana informasi dengan konsentrasi yang lebih besar di wilayah barat Indonesia, yaitu sekitar 86 persen di Pulau Jawa dan Sumatera, dan daerah perkotaan; masih rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan teknologi dengan negara lain.

4.      Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia

Tidak dapat dipungkiri adanya sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan Manuasia (IPM), masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN. Rendahnya kualitas SDM Indonesia menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi untuk kedepannya. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan SDM Indonesia agar menjadi lebih. Kriteria SDM yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya kesehatan serta pendidikan setiap individu.

Gambar : Penggolongan HDI Indonesia yang masuk kategori medium human development

5.      Korupsi terhadap anggaran pembangunan

Anggaran pembangunan yang tinggi akan rentan dikorupsi oleh pihak-pihak yang terkait. Banyak masalah yang bergulir dari pengelolaan dan penggunaan anggaran percepatan pembangunan yang seakan hilang tak ada informasi tak jelas kemana peruntukan anggaran tersebut Praktek korupsi anggaran proyek pembangunan akan berdampak buruk pada infrastruktur dan proses pembangunan dalam negeri. Tingkat kebocoran anggaran dan dana pembangunan selalu terjadi peningkatan. Dari masa Orde Baru, alm Prof. Sumitro Djojohadikusumo mensinyalir kebocoran anggaran 30%. Kebocoran dan korupsi dana pembangunan ini menjadikan alokasi dana pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi terhambat. Penelitian dari Murphy, Shleifer, dan Vishny (1991) menunjukkan bahwa negara-negara yang banyak aktivitas korupsi atau “rent seeking activities”-nya cenderung lambat pertumbuhan ekonominya. Pandangan ini lebih mudah dipahami, karena adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain, atau akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, yang akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga mengganggu kelancaran pertumbuban ekonomi.

Referensi

A Historical Approach to Assessing The Role of Institutions in Economic Development : Daron Acemoglu

Dilemmas in Indonesian Economic Development. Suhadi Mangkusuwondo

Hasil notulensi “Persiapan penyusunan RPJM 2010-2014 program pengembangan wilayah perbatasan. Bappenas tanggal 27 November 2008

http://kawasan.bappenas.go.id

Laporan lokakarya dari SMERU. Seri debat pembangunan : kasus Indonesia

Presiden Republik Indonesia Bab 26 Pengurangan ketimpangan wilayah pembangunan Indonesia

    • Jechycha
    • September 23rd, 2012

    sip

  1. Juli 17th, 2012
  2. Januari 15th, 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: