Sejarah Perekonomian Indonesia dari Tanam Paksa sampai Era Soeharto

Perekonomian Nusantara Pada Masa Tanam Paksa

oleh: Hartika Arbiyanti

Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Untuk pertama kalinya, pihak Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini, dan tidak ada satu pun tantangan yang serius terhadap kekuasaan mereka sampai abad XX. Akan tetapi, kedudukan mereka memang aneh. Mereka telah terlibat di Jawa selama lebih dari 200 tahun, lebih dari 150 tahun di antaranya di wilayah pedalaman secara langsung. Perang Jawa merupakan investasi tenaga manusia dan dana mereka yang besar dan terakhir dalam petarungan memperebutkan hegemoni. Dominasi politik atas seluruh pulau Jawa akhirnya diperoleh pada tahun 1830, tetapi secara finansial, sebaliknya, usaha ini merupakan suatu kegagalan. Andaikan ada keuntungan yang bisa didapatkan dari keterlibatan VOC di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, selama lebih dari dua abad itu tak seorang pun berhasil memperolehnya terkecuali untuk keuntungan oknum-oknum yang telah mendapatkan kekayaan pribadi secara korup. Hanya perkebunan-perkebunan kopi di Priangan (Jawa Barat) yang merupakan usaha-usaha yang selalu mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, keuntungan-keuntungan yang berhasil diperoleh dari sana telah habis untuk biaya militer dan administrasi. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi pihak Belanda pada tahun 1830 itu adalah apakah dominasi yang akhirnya berhasil mereka peroleh itu dapat memberikan keuntungan atau tidak.[1]

Keuntungan dari Jawa adalah esensial. Keuntungan ini tidak hanya harus bisa menutup biaya-biaya administrasi di Jawa, tetapi juga diperlukan untuk mendukung posisi keuangan di negeri Belanda yang sedang memburuk. Sebagai akibat perang-perang-perang Napoleon hutang dalam negeri Belanda dan pembayaran bunga atas hutangnya itu membumbung tinggi. Keadaan tetap memburuk ketika uni Belanda – Belgia yang dibentuk oleh Kongres Wina pada tahun 1815 runtuh dalam revolusi Belgia pada tahun 1830. Usaha Belanda untuk menaklukkan kembali Belgia pada tahun 1831-1832 menemui kegagalan, dan pada tahun 1839 Belanda mengakui kemerdekaan Belgia. Dengan demikian, Belanda telah kehilangan sebagian dari wilayah negaranya, dan masih menanam uang lebih banyak lagi dalam suatu usaha yang gagal dalam mendapatkannya kembali.[2]

Selama Perang Jawa berlangsung pada pihak Belanda memikirkan berbagai rencana untuk Jawa. Semuanya mempunyai sasaran umum, yaitu bagaimana dapat memperoleh hasil daerah tropis dalam jumlah dan harga yang tepat sehingga akan diperoleh keuntungan, suatu sasaran yang telah menjadi fokus pemikiran orang-orang Belanda sejak keberangkatan pelayaran mereka yang pertama pada tahun 1595. Pada tahun 1829 Johannes van den Bosch (1780-1844) menyampaikan kepada raja Belanda usulan-usulan yang kelak akan disebut cultuurstelsel (sistem penanaman). Raja menyetujui usulan-usulan tersebut, dan pada bulan Januari 1830 van den Bosch tiba di Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru (1830-1833).[3]

Pemikiran van den Bosch mengenai cultuurstelsel tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit, tetapi tampaknya sistem itu didasarkan pada suatu prinsip umum yang sederhana. Desa-desa Jawa menghutang pajak tanah (land rent) kepada Pemerintah, yang biasanya diperhitungkan sebesar 40 persen dari hasil panen utama desa itu (biasanya beras). Dalam kenyataan taksiran yang sesungguhnya seringkali  di bawah angka ini dan pemungutanh pajak tersebut (sebagian besar dibayar dalam uang tunai) seringkali sulit dilaksanakan karena tidak cukup tersedianya sumber-sumber daya administrasi dan adanya kekurangan mata uang. Rencana van den Bosch ialah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila) untuk dijual  kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah pasti. Dengan demikian, maka desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya, dan van den Bosch memperkirakan bahwa hasil panen dari 20% (kelak 33%) bumi desa tersebut akan cukup memadai untuk tujuan ini. Apabila pendapatan desa dari penjualan hasil panennya kepada pemerintah lebih banyak daripada pajak tanah yang harus dibayarnya, maka desa itu akan menerima kelebihannya; apabila kurang, maka desa tersebut masih tetap harus membayar kekurangannya dari sumber-sumber lain. Pernyataan-pernyataan pada tahun 1833 mengenai kaitan antara pajak tanah dengan pembayaran-pembayaran pemerintah untuk hasil bumi kurang jelas, dan malah membicarakan tentang produksi komoditi ekspor sebagai sesuatu yang lebih mnguntungkan bagi desa harus ada nilai tukar antara pajak tanah yang didasarkan atas komoditi beras dan komoditi ekspor kepada pemerintah.[4]

Dalam teori setiap pihak akan memperoleh keuntungan dari sistem ini. Desa masih memiliki tanah yang cukup luas untuk kegunaannya sendiri dan akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk tunai. Sebagai pengganti pendapatan yang tidak jelas dari pajak tanah, maka pemerintah akan mendapatkan komoditi daerah tropis yang sangat murah harganya sehingga menurut perkiran van den Bosch masih dapat bersaing dengan gula Hindia Barat di pasaran dunia yang dihasilkan oleh tenaga budak. Kemudian komoditi-komoditi tersebut akan dikapalkan ke Eropa oleh Perusahaan Dagang Belanda (NHM : Nederlandsche Handelmaatschappij) yang didirikan pada tahun 1824-1825 atas prakarsa raja Belanda. Hal ini akan mematahkan dominasi pelayaran Inggris-Amerika di kawasan Malaya-Indonesia, dan akan memberi penghasilan angkutan kepada negeri Belanda.[5]

Perang yang berlangsung selama hampir lima tahun, secara resmi berakhir melalui tipu daya, bukan melalui pertempuran yang menentukan. Berakhirnya perang, membuat sebagian penduduk Kesultanan merasakan pukulan yang cukup berat, baik politis, ekonomis, sosial, dan psikologis. Secara politis, jika kita kembali kepada sumber perang yaitu konflik antara faksi kesepuhan dan kerajaan, tidak menghasilkan pemenang. Keduanya tidak memperoleh apa-apa, baik Diponegoro maupun Sultan Hamengku Buwono V.[6]

Bagi rakyat, perang menimbulkan penderitaan lahir dan batin rakyat Kesultanan Yogyakarta. Pembakaran ratusan desa, perampokan lumbung persediaan pangan, perampokan ternak (lembu, kuda, dan kambing) dan terbunuhnya orang-orang yang tidak berdoa, merupakan kejadian sehari-hari selama perang. Perekonomian rakyat hampir-hampir tidak berjalan. Sejumlah pasar dibakar. Hewan sebagai alat produksi, berubah menjadi barang konsumsi untuk keperluan perang, sehingga pertanian terbengkalai yang akibatnya produksi pangan terhenti. Di sejumlah daerah yang semula penghasil (produsen) beras dan bahan pangan lainnya berubah menjadi konsumen. Harga beras sangat mahal di hampir seluruh wilayah perang. Masyarakat tidak mempunyai waktu untuk mengolah tanah, sebagai sumber produksi pangan. Di dalam kehidupan keseharian masyarakat tidak bisa bersikap netral, dihadapkan kepada pilihan, berpihak kepada pemberontak sebagai pelindungnya atau berpihak kepada tentara Belanda, mati membela kebenaran (sabil) atau mati membela kafir. Tekanan kondisi semacam ini menimbulkan frustasi, bayak orang meninggalkan kampung halamannya (migrasi), mencari tempat baru yang aman.[7]

Kesengsaraan rakyat akibat perang sangat luar biasa, mereka banyak yang jatuh miskin. Ratusan orang dari Kesultana Yogyakarta (Vorstenlanden) mencari tempat hidup baru di Kabupaten Malang Karasidenan Pasuruan, akibat kekurangan pangan di daerah asalnya. Merka datang dalam keadaan sangat miskin dan hampir tidak berpakaian.[8]

Pada tahun 1829, pemikiran Johannes van den Bosch mengenai cultuurstelsel tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit, tetapi tampaknya sistem itu didasarkan pada suatu prinsip umum yang sederhana. Desa-desa Jawa berhutang pajak (land rent) kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan sebesar 40% dari hasil panen utama desa itu (biasanya beras). Dalam kenyataan, taksiran yang sesungguhnya sering kali dibawah angka ini dan pemungutan pajak tersebut (sebagian besar dibayar dalam uang tunai) seringkali sulit dilaksanakan karena tidak memadainya administrasi dan adanya kekurangan mata uang. Raencana van den Bosch ialah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila) untuk dijual  kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah pasti. Dengan demikian, maka desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya, dan van den Bosch memperkirakan bahwa hasil panen dari 20% (kelak 33%) bumi desa tersebut akan cukup memadai untuk tujuan ini. Apabila pendapatan desa dari penjualan hasil panennya kepada pemerintah lebih banyak daripada pajak tanah yang harus dibayarnya, maka desa itu akan menerima kelebihannya; apabila kurang, maka desa tersebut masih tetap harus membayar kekurangannya dari sumber-sumber lain. Pernyataan-pernyataan pada tahun 1833 mengenai kaitan antara pajak tanah dengan pembayaran-pembayaran pemerintah untuk hasil bumi kurang jelas, dan malah membicarakan tentang produksi komoditi ekspor sebagai sesuatu yang lebih mnguntungkan bagi desa harus ada nilai tukar antara pajak tanah yang didasarkan atas komoditi beras dan komoditi ekspor kepada pemerintah.[9]

Dalam teori setiap pihak akan memperoleh keuntungan dari sistem ini. Desa masih memiliki tanah yang cukup luas untuk kegunaannya sendiri dan akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk tunai. Sebagai pengganti pendapatan yang tidak jelas dari pajak tanah, maka pemerintah akan mendapatkan komoditi daerah tropis yang sangat murah harganya sehingga menurut perkiran van den Bosch masih dapat bersaing dengan gula Hindia Barat di pasaran dunia yang dihasilkan oleh tenaga budak. Kemudian komoditi-komoditi tersebut akan dikapalkan ke Eropa oleh Perusahaan Dagang Belanda (NHM : Nederlandsche Handelmaatschappij) yang didirikan pada tahun 1824-1825 atas prakarsa raja Belanda. Hal ini akan mematahkan dominasi pelayaran Inggris-Amerika di kawasan Malaya-Indonesia, dan akan memberi penghasilan angkutan kepada negeri Belanda.[10]

Berlakunya cultuurstelsel meneruskan prinsip yang diambil oleh Raffles. Hanya bedanya kalau Raffles menarik sewa atas tanah yang dikerjakan rakyat, van den Bosch tidak menarik sewa tanah, melainkan mengambil 1/5 tanah yang dikerjakan rakyat (dipilih yang baik) di atas tanah itu ditanami tanaman yang diperlukan oleh Belanda yang akan menghasilkan bahan ekspor yang berharga tinggi di Eropa. Atas dasar kewajiban heerendienst, maka tanah itu disuruh dikerjakan rakyat dengan tanpa imbalan. Dan karena pemeliharaan tanaman ekspor itu (tebu, kopi, nila, tembakau, teh, dll.) memerlukan tenaga yang sangat banyak, maka praktiknya tenaga para petani hanya dipergunakan untuk mengerjakan tanah cultuurstelsel, hingga pertaniannya sendiri terlantar, sedangkan dari cultuurstelsel tidak mendapat upah. Karena cultuurstelsel itu, maka perkebunan barat yang sudah ada pada waktu itu tertekan hidupnya. Untuk menyingkirkan persaingan dalam soal perkebunan tanaman bahan ekspor, maka mulai waktu itu ditetapkan pemerintah tidak lagi menjual tanah kepada orang partikelir seperti yang sudah-sudah. Perdagangan ekspor hasil perkebunan dimonopoli oleh pemerintah. Bahaya kelaparan terjadi di daerah-daerah cultuurstelsel. kematian rakyat meningkat tinggi. Bagi Belanda, hal ini sangat menguntungkan sebab dapat menghasilkan ratusan juta rupiah dalam waktu yang tidak lama. Kesengsaraan, kelaparan, dan malapetaka hanya dibalas dengan pernyataan hutang budi (eere schuld), sesudah didesak oleh orang-orang yang beraliran etis di negeri Belanda. Dengan demikianlah sistem yang dibuat van den Bosch dengan alat cultuurstelsel, yang menjadikan van den Bosch sebagai raja baru. Memang caranya berbeda dari yang sebelumnya, akan tetapi dasarnya sama yaitu menyengsarakan rakyat.[11]

 

Perekonomian Indonesia Pada Masa Era Soekarno

Pada awal periode kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia sangat kacau disebabkan inflasi melanda negara yang baru lahir tersebut. Sumber kekacauan tersebut karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali. Ketika Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, mata uang rupiah Jepang yang beredar di Jawa berjumlah 1,6 miliar. Tetapi setelah pasukan Sekutu menduduki beberapa kota besar di Indonesia, mereka segera menguasai bank dan mengedarkan cadangan uang sejumlah 2,3 miliar rupiah untuk membiayai kegiatan Sekutu dan kepentingan Belanda.[12]

Keadaan politik yang masih belum menentu, serta kesulitan ekonomi karena blokade Angkatan Laut Belanda, mengakibatkan pintu perdagangan luar negeri tetrtutup, sehingga barang-barang hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat di ekspor.[13] Pada akhirnya, Soekarno menerapkan “Rencana Ekonomi Darurat” yang pada dasarnya rencana tersebut mencoba memperbaiki keadaan umum perekonomian yang memburuk sebagai akibat Perang Dunia II dan perjuangan kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah untuk menggiatkan kembali kapasitas-kapasitas produksi utama bagi pemulihan produksi nasional pada tingkat sebelum perang. Perekonomian yang berlandaskan pertanian ini sangat mengandalkan komoditi-komoditi ekspor hasil pertanian sebagai sumber utama penerimaan devisa. Secara kebetulan, Perang Korea telah meningkatkan permintaan akan hasil-hasil pertanian yang mendorong produksi domestik, khususnya karet dan kopi. Oleh karena terbatasnya dana-dana inventasi, dan terutama terkendalanya oleh orientasi politik yang berlebihan dalam mengelola perekonomian, tidak banyak memberi kesempatan kepada Rencana Ekonomi Darurat itu berhasil.[14]

Ketika Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Natsir (6 September 1950-1951) dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Negara (1951-1958), pada tahun 1952 berpendapat bahwa pemerintah tak perlu campur tangan selama perusahaan-perusahaan swasta bermanfaat bagi kepentingan sosial dan bahwa pernanaman mmodal asing harus tetap merupakan faktor yang menentukan dalam perekonomian Indonesia sampai kemampuan produksi perusahaan-perusahaan pribumi dapat dibangun.[15]

Dalam kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) menentukan bahwa pemerintah akan menguasai “industri-industri vital” yang baru, termasuk pabrik-pabrik untuk keperluan pertahanan, industri kimia dasar, pabrik semen, instalasi pembangkit tenaga, instalasi irigasi, dan perusahaan angkutan. Istilah-istilah seperti “modal nasional” dan “ekonomi nasional” tidak didefinisikan dalam RUP.[16] Akan tetapi, rupa-rupanya dengan “nasional” dimaksudkan “warganegara” atau “milik warganegara”, dan kadang-kadang ada kesan bahwa “warganegara” harus diartikan sebagai “warganegara asli”, dalam klasifikasi mengenai industri, disebutkan berbagai jenis pedagang kecil, yang secara khusus diperuntukkan “golongan ekonomi lemah”, artinya orang-orang dari “ras” Indonesia.[17]

Keberatan Syafruddin Prawiranegara terutama tertuju kepada maksud Program Benteng, yang merupakan integral dari RUP. Program itu merupakan suatu upaya untuk membentuk suatu kelas menengah nasional dengan jalan membatasi alokasi impor hanya kepada pengusaha-pengusaha nasional dalam sektor impor, yakni sektor yang tampaknya paling tanggap terhadap pengarahaan pemerintah melalui kekuasaannya atas sektor tersebut.[18] Gagasan utama Program Benteng itu adalah untuk mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing. Selain membatasi impor barang-barang tertentu dan pemberian lisensi impor hanya kepada importir Indonesia, program itu juga memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para importir Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki modal yang memadai untuk memulai impor dan tidak dapat memperoleh kredit dari sumber-sumber keuangan swasta.[19]

Nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) dirancang oleh Soemitro Djojohadikusumo karena pemerintah merasa perlu untuk sesegera mungkin memulihkan perekonomian Indonesia. Perbaikan ekonomi, salah satunya, bisa dicapai dengan menasionalisasi DJB yang mengendalikan sirkulasi uang di Indonesia. Pada mulanya, DJB adalah bank sentral yang bersifat partikelir dan berada di bawah kekuasaan modal asing. Makanya, cukup aneh rasanya jika sebuah negara yang berdaulat, sirkulasi uangnya justru dikendalikan pihak asing. Untuk itulah pemerintah merasa perlu menasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia. Nasionalisasi DJB juga dimaksudkan untuk bisa membina bank-bank lain di Indonesia. Nasionalisasi DJB sebenarnya tak semulus yang dibayangkan. Rangkaian polemik menyertai nasionalisasi DJB. Terjadi perbedaan pendapat antara Sjariffuddin Prawiranegara dengan Soemitro Djojohadikusumo. Menurut Soemitro, ketika Sjariffudin menjabat Gubernur Bank Indonesia, kebijakan yang diambil tak ubahnya ekonom Belanda. Bank Indonesia tak bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan kepentingan publik. Sedang Sjariffudin menilai Soemitro saat menjabat sebagai menteri Keuangan pada 1952 terlalu menekankan kebijakan ekonomi industri yang tak tepat dilakukan di awal Indonesia merdeka.[20]

Perekonomian Indonesia Pada Masa Era Soeharto

Pada masa awal kepemimpinan Soeharto, pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan rezim Soeharto program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.[21] Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).[22]


[1] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Yogyakarta : Serambi, 2005), hlm. 259

[2] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 183

 

[3] Ibid.,

[4] Ibid.,

 

[5] Ibid.,

 

[6] Shaleh A. Djamhari, Strategi Menjinakkan Diponegoro, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2003) hlm. 225

 

[7] Ibid.,

 

[8] Ibid.,

 

[9] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 183

 

[10] Ibid.,

 

[11] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria, (Yogyakarta : STPN Press, 2009) hlm. 21-22

[12]Bisuk Siahaan, Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Setir, (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hlm. 137

 

[13]Ibid., hlm. 138

 

[14] Hiroyuki Nishimura, Pembangunan Ekonomi Indonesia: Masalah dan Analisis, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 26-27

 

[15] Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 23

 

[16] Ibid, hlm. 25

 

[17] Ibid, hlm. 28

 

[18] Ibid,

[19] Ibid, hlm. 29

 

[20] http://jurnalrepublik.blogspot.com/2007/12/nasionalisasi-de-javasche-bank.html diunduh pada tanggal 11 Maret 2012 pukul 18.32 WIB

 

[22] http://vinachrislady.blogspot.com/2011/03/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html diunduh pada tanggal 11 Maret 2012 pukul 18.46 WIB

 

 

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: