Harga Gabah, Petani, dan Penanggulangan Kemiskinan

oleh: Prof. Gunawan Sumodiningrat M.Ec

AWAL bulan ini, pemerintah kembali menegaskan tidak ada kenaikan harga gabah domestik. Tentu saja, kita tidak bisa serta-merta mendukung atau menentang kebijakan ini karena basis pengambilan kebijakan publik bukanlah model win-or-lose ataupun win-win, melainkan atas basis prinsip Pareto-optimum, yaitu bahwa kebijakan publik dibuat sedemikian rupa agar sesedikit mungkin pihak yang dirugikan.

Kebijakan harga gabah memang menjadi isu lama, klasik, tetapi tetap relevan. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar masyarakat Indonesia (lebih dari 50 persen). (Karena itu) kedua, petani merupakan “komoditas politik” terbesar dalam pemilihan umum. (Karena itu), ketiga, menjadi “lahan” kebijakan publik yang terpenting di republik tercinta ini.

Kita mengetahui bahwa politik dasar Orde Baru (Orba) adalah menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, dibentuklah berbagai kebijakan dan kelembagaan yang mendukung, mulai bimas/inmas hingga Bulog. Di antara rentang tersebut, kebijakan politik Orba sangat sederhana, bagaimana membuat rakyat kenyang. Namun, masalah harga beras menjadi krusial. Apabila harga-harga produksi meningkat dan harga-harga secara umum meningkat, otomatis terdapat desakan untuk meningkatkan harga gabah dari petani. Peningkatan harga ini mencemaskan pemerintah, bukan saja karena daya beli, namun dapat menjadi pemicu bagi ledakan emosi di kawasan perkotaan. Satu-satunya cara paling efektif adalah menekan harga gabah atau mempertahankan harga gabah yang rendah.

Terdapat empat strategi pokok yang dipergunakan pemerintah pada masa tersebut. Pertama, menekan harga produksi, misalnya pupuk dan pestisida, melalui subsidi kepada produsennya yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (Grup Pupuk Sriwijaya). Kedua, dengan memberikan injeksi modal murah melalui mekanisme kredit pertanian yang didistribusikan melalui bank BUMN (BRI). Ketiga, dengan menggunakan Bulog sebagai badan yang menjalankan mekanisme penyangga harga. Keempat, dengan intervensi langsung melalui berbagai direct link dari Presiden, misalnya melalui inpres/banpres. Strategi tersebut masih “plus” impor beras pada saat terjadi kelangkaan, yang menjadikan beras stabil harganya di pasar. Namun, petani tidak tertekan.

Memang, kebijakan tersebut berhasil membuat kekuasaan politik bertahan dengan efektif. Bahkan, tahun 1984, tercapai swasembada beras. Di kawasan pedesaan, memang terjadi lebih banyak kerugian karena meski harga produksi dapat dijaga, kenaikan harga-harga secara keseluruhan sebagai akibat dari inflasi tidak dapat dijaga. Sejak tahun 1990-an, kita melihat kemerosotan nilai tukar petani yang mencemaskan meski berusaha “disembunyikan”. Keuntungan yang diraih adalah stabilitas di kawasan urban dalam bentuk suplai pangan yang murah.

Sulit dimungkiri kenyataan ini bahwa pada akhirnya stabilitas yang paling krusial adalah stabilitas di perkotaan. Ada alasan yang berkaitan. Demokrasi sebenarnya didukung bukan saja oleh voters, melainkan juga image. Bahkan, yang paling penting adalah citra karena hanya citra yang dapat menentukan ia “layak” memperoleh “suara”. Citra dibentuk oleh opini dan permainan opini “hanya” berlangsung di perkotaan, bukan pedesaan.

Pilihan ini menjadi pokok kebijakan politik dari negara berkembang seperti Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia masa kini. Apakah kebijakan tidak menaikkan harga gabah merupakan bentuk nyata dari dipertahankannya politik “memanjakan perkotaan”?

***

APABILA dianalisa secara komprehensif, maka ada dua faktor pokok yang menjadi landasan kebijakan tidak dinaikkannya harga dasar gabah. Pertama, perekonomian Indonesia hari ini telah terintegrasi ke dalam perekonomian global sehingga harga setiap produk Indonesia di-benchmark dengan produk di negara lain. Seperti kita ketahui, harga produk pertanian padi Indonesia relatif lebih tinggi daripada Thailand ataupun Vietnam.

Pada saat ini kenyataan adalah bahwa harga domestik kurang kompetitif dibanding harga global. Hal ini dikemukakan dalam buku Revolusi Hijau Gelombang Kedua (RBI, 2001), bahwa nirkompetitif tersebut disebabkan rendahnya produktivitas pertanian kita selama ini, yaitu kurang dari lima ton per hektar.

Kedua, pemerintah tidak punya pilihan lebih baik untuk menjaga stabilitas politik, khususnya di sektor perkotaan, selain mempertahankan harga gabah murah. Lantas apa yang kita bisa kerjakan dari kedua hal yang pelik tersebut. Kiranya, yang harus dilakukan adalah merancang jalan keluar dan mendiskusikannya dalam forum publik dan menjadi wacana bersama. Dari sini muncul ajakan untuk mengembangkan alternatif pada dua pokok permasalahan tersebut.

Permasalahan pertama adalah nirkompetitif dari petani kita. Kebijakan pembangunan pertanian Indonesia memang sudah waktunya diarahkan tidak sekadar menjaga konsumsi pangan nasional, namun lebih jauh untuk menjadikan petani-petani kita mempunyai daya saing global. Untuk itu, konsepnya bukan saja kita harus meningkatkan produktivitas petani/pertanian, melainkan juga meningkatkan nilai dari produk pertanian dari para petani kita.

Yang kita perlukan adalah memasukkan revolusi hijau dalam bentuk modernisasi pertanian, dan memasukkan pula revolusi hijau II, yaitu manajemen usaha. Selama ini pertanian kita memang sudah menggunakan perangkat modern, namun dikelola secara tradisional. Petani kita masih melihat bahwa mereka bertani sebagai sebuah “bagian hidup”, dan bukan sebagai “profesi. Pengelolaan pertanian dalam sebuah “profesi” mendorong petani untuk mengelola lahannya sebagai sebuah entitas bisnis dan dikelola secara bisnis pula. Ada dua konsekuensi pokok, yakni harus ada skala usaha yang berarti juga ada unsur manajemen usaha, dan perlu pemihakan perlindungan dari pemerintah.

Untuk membangun skala usaha dan memasukkan unsur manajemen, perlu langkah yang saya istilahkan sebagai corporating the farmers. Konsep sederhananya adalah menjadikan pertanian sebagai bisnis. Contohnya tidak berbeda dengan koperasi susu di Amerika Serikat dan koperasi tulip di Belanda atau koperasi gandum dan koperasi sutera di Cina. Namun, yang pasti, bukan model koperasi kita yang kuperasi, bisa berarti meng-kuper (kurang pergaulan)-kan petani/ anggota koperasi tau juga si “aku memerasi” petani/anggota koperasi.

Model ini pernah dicoba di tahun 1998 dengan nama UP-6 yang dilaksanakan oleh sejumlah BUMN, yang bergerak di sektor pupuk dan perbenihan, atau beberapa pakar memberi nama corporate farming. Kiranya modelnya sudah benar dan sudah waktunya dipilih sebagai model peningkatan pengelolaan pertanian oleh petani. Model ini pula secara khusus disebut sebagai revolusi hijau gelombang II, karena yang diintroduksi bukan lagi mekanisasi pertanian (saja), melainkan “nilai usaha”.

Sisi pemihakan-perlindungan adalah sisi yang sering salah tafsir. Sebab, yang dikehendaki adalah semakin minimnya campur tangan dalam rumah tangga petani, sementara itu di sisi lain memberikan dukungan secara tidak langsung. Kita ingat di masa lalu, petani menjadi obyek dari begitu banyak departemen. Mulai Departemen Pertanian, Koperasi, Keuangan, Perdagangan, bahkan, sampai Bappenas. Dari tingkat pusat sampai RT. Oleh pemerintah, pelaku usaha, donor bahkan LSM. Yang mengelola mendapatkan manfaat (beneficiaries), sementara obyeknya, petani, gigit jari. Masih tetap miskin dan tertinggal.

Perlindungan dan pemihakan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni klasik dan kontemporer. Dengan cara klasik, artinya menjaga agar bahan baku produksi pertanian murah, seperti benih, pupuk, dan pestisida. Di sini pemerintah sebenarnya tidak terlalu sulit, karena produsennya adalah BUMN, yaitu Sang Hyang Seri, Pertani, dan Grup Pusri. Subsidi bisa diarahkan ke produsennya. Hari ini yang terjadi justru produsennya diminta “menyubsidi” produsen lain. Pupuk misalnya, pabrik-pabrik di Grup Pusri harus membayar gas kepada Pertanian sampai satu setengah dollar AS/mm-BTU. Sementara produsen di Malaysia menikmati harga satu dollar AS/mm-BTU dan produsen di Arab Saudi menikmati harga setengah dollar/mm-BTU.

Lainnya, pemerintah juga bisa mendorong BUMN industri pupuk tersebut untuk mengembangkan pupuk majemuk di berbagai kawasan bekerja sama dengan asosiasi petani di kawasan tersebut. Seperti kita ketahui, sebagian besar produksi pertanian kita diberi nutrisi dengan pupuk tunggal, sementara di Thailand dan Vietnam didukung oleh pupuk majemuk dengan keluaran yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Cara kontemporer adalah mendukung dibentuknya badan-badan usaha pertanian yang dimiliki petani di tingkat desa atau kecamatan, namun diberi kemudahan administrasi.

Permasalahan kedua adalah sisi politik. Memang, “politik perkotaan” sulit digantikan “politik pedesaan”. Bahkan, di negara paling maju pun kondisinya masih sama. Satu-satunya pilihan yang paling masuk akal adalah tetap dengan “politik perkotaan” namun yang “sesedikit mungkin merugikan perdesaan”.

***

LANTAS, apa hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan? Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional sepakat untuk mempercepat menurunkan jumlah penduduk miskin tidak dengan cara “belas kasihan” atau karitas, bukan pula dengan model sekadar “memberi kail”. Komite ini mempunyai arahan agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan dua metode, yakni meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin.

Petani kita masuk kategori kelompok miskin produktif yang masuk dalam konteks pertama, yaitu peningkatan produktivitas. Upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dari petani adalah sisi pemecahan yang terbaik. Langkah mengikutsertakan petani pada setiap kegiatan pembangunan pertanian perlu makin ditingkatkan. Keterkaitan pertanian dengan kegiatan di luar sektor pertanian sejak dari penyediaan input, pengolahan lahan, pemasaran hasil sampai dengan pengelolaan distribusi hasil yang berkelanjutan berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, yang sudah ada perlu makin ditingkatkan.

Pada akhirnya yang kita miliki adalah petani-petani Indonesia yang mempunyai daya saing terhadap pertanian dari petani di Thailand dan Vietnam. Dengan demikian, apakah harga gabah naik atau tidak naik, tidak menjadi masalah pokok, karena kesejahteraan petani tidak lagi semata-mata ditentukan oleh harga dasar gabah, namun dari produktivitas dan sejauh mana mereka dapat memberikan nilai tambah bagi produk pertanian mereka. Namun, sekali lagi, di sini peran pemerintah baik di pusat maupun di daerah diperlukan. *

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: