Ekonomi dari Ekonomi Pancasila

Oleh: Muto Pangihutan

Apa yang disebut dengan Ekonomi Pancasila? Saat pertanyaan ini ditanyakan terdapat kesulitan dalam menjawabnya, karena memang ekonomi ini cukup membingungkan. Salah satu pandangan yang memberkan pandangan yang lebih luas dalam menyatakan sistem ekonomi Pancasila adalah untuk melihat apa yang bukan.

Frans Seda, mantan menteri komunikasi pernah menyatakan mengenai ekonomi Pancasila seperti berikut ini

“Sistem ekonomi Pancasila tidak merepresentasikan sesuatu keberlanjutan antara ekonomi kapitalis dan sosialis, atau joint-venture antara kapitalis dan sosialis. Ini adalah sebuah sistem ekonomi yang berjalan parallel dengan dua sistem ekonomi besar tersebut.”

Beberapa pernyataan mengenai sistem ekonomi Pancasila telah dibuat, tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah bagaimana perbedaan sistem ekonomi ini dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Diasumsikan sistem harga akan secara luas dialokasikan untuk sumber daya, dan diasumsikan pula aspek ekonomi secara aggregate akan berfungsi seperti pula di kelompok sosialis dan kapitalis, tetapi tidak ada yang menyatakan hal ini

Outline yang cukup jelas dalam menyatakan karakter ekonomi Pancasila mungkin dapat dijelaskan oleh Mubyarto dan Boediono yang menyampaikan lima point utama dari ekonomi Pancasila. Pertama, peran dari perusahaan dan Negara akan penting, di sektor dimana institusi tidak dapat beroperasi dengan effisien, perusahaan swasta akan diijinkan untuk mempunyai peran utama. Di semua sektor ekonomi perusahaan diharapkan dapat beroperasi dengan “asas kekeluargaan dan prinsip harmoni”, dan tidak melihat konflik antar kepentingan pribadi.

Kedua, berbeda dengan sistem kapitalis dimana insentif ekonomi dibuat untuk memotivasi kepentingan diri sendiri “economic man”, dalam ekonomi Pancasila insentif ekonomi akan beroperasi dalam dasar nilai sosial dan agama seperti pula pada ekonomi. Dengan kata lain “motivasi yang lebih tinggi” akan mendorong daripada hanya bertahan pada “motivasi yang rendah” yang dilihat dalan operasi yang dibuat oleh society kapitalis.

Ketiga, prinsip egalitarian mendorong persamaan sosial yang lebih hebat akan menjadi proritas utama. Prinsip terutama untuk menghilangkan kebebasan berpendapat individu baik yang kaya ataupun miskin mempunyai hak yang sama.

Keempat, penciptaan “ekonomi nasional yang kuat” dilihat penting. Sistem ekonomi Pancasila  akan membutuhkan untuk melihat kebutuhan akan tingkat yang sesuai untuk nasionalisme ekonomi di Negara berkembang sepert Indonesia, keduanya karena permintaan untuk mengenal secara politis dari kemerdekaan nasonal dan karena entrepreneur domestic sepertinya tidak dapat untuk bersaing secara sukses dengan perusahaan China domestic atau pun competitor asing kecuali bila mereka diberikan bantuan efektif dalam periode konsolidasi.

Terakhir, keseimbangan akan ditemukan antara desentralisasi dari keputusan ekonomi dan perencanaan Negara yang kuat. Di sisi lain, perusahaan ekonomi seperti koperasi akan diberikan fasilitas desentralisasi dengan tingkat yang tinggi, tetap kelebihan bahwa mereka tidaklah unit individualistik yang sangat tinggi yang ditemukan dalam buku text ekonomi liberal capital. Di sisi lain, perencanaan Negara yang kuat dilihat pula sebagai yang diinginkan. Mantan Menteri Ekonomi Frans Seda merefleksikan bahwa konsensus ini dengan menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan formula dari aktivitas ekonomi dan produksi yang harus dibawa dengan pengawasan sosial dan evaluasi jadi dapat merefleksikan demokrasi ekonomi dan institusi produksi serta perencanaan ekonomi  akan dibutuhkan yang dapat memperbolehkan representative dari partisipasi sosial dalam proses perencanaan.

Debat akan ekonomi Pancasila sangat penting untuk melihat ekonom Indonesia dalam melihat masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Terdapat empat masalah yang dapat dilihat dalam melihat hal ini.

Pertama, melihat dari persamaan dan keadilan sosial. Hal ini jelas bahwa orang Indonesia secara cross-section sebagaian besar tidak senang dengan ketidaksamaan sosial di Indonesia , dan percaya bahwa gap tersebut telah tumbuh sejak tahun 1970 an. Terdapat banyak orang Indonesia yang mengamil frase masyarakat adil dan makmur secara serius, dan menyatakan bahwa mereka siap untuk mengobarkan beberapa pertumbuhan untuk persamaan yang lebih besar jika trade off tersebut memang dibutuhkan

Isu kedua adalah memberikan  pendorong untuk diskusi mengenai sistm ekonomi Pancasila adalah kebutuhan untuk struktur pasar yang lebih terpimpin dalam ekonomi Indonesia-walaupun struktur ekonomi dalam hal ini jarang digunakan. Di sisi lain di beberapa bagian di Indonesia kompetisi ekonomi yang berlebih sepertinya ada, dengan berbagai konsekuensi sosial yang tidak diinginkan (contohnya bis atau truck yang overload). Di sektor lain praktek monopoli yang tidak diinginkan dari berbagai macam yang disebut umum. Hal ini akan membawa kepada diskusi simultan mengenai kebutuhan sistem ekonomi Pancasila apakah akan lebih desentralisasi atau sentralisasi; untuk arah pemerintahan yang lebih kuat pada ekonomi dan untuk sistem yang akan membatasi keekuatan ofisial dan lebih kepada monopoli seperti pula terhadap kepercayaan kekuatan pasar dimanapun dibutuhkan.

Jelas tidak mudah untuk meletakkan prinsip umum dari masalah ini, karena besarnya tingkat yang dibutuhkan untuk memutuskan pendekatan dari tiap kasus. Di sisi lain, hal ini jelas bahwa di Negara seperti Indonesia dimana pasar domestik relative kecil, terdapat kelebihan dalam mempromosikan konsolidasi di beberapa industry jadi beberapa pabrik besar  daripada perusahaan yang lebih kecil. Economies of scale penting di beberapa sektor, dan ekonomi nasional yang kuat. Tidak dapat dibangun secara eksesif dari fragment industry domestic.

Di sisi lain terdapat pula kepercayaan bahwa dibutuhkannya hal untuk menghindari konsentrasi industri yang eksesif, terutama d tangan pihak asing-dimana orang asing dianggap bukan pribumi seperti warga keturunan ataupun investor asing.

Isu ketiga adalah jelas untuk melihat diskusi selanjutnya bahwa karakteristik lainnya dalam profesi ekonom Indonesia seperti pula intellectual Indonesia lainnya yang terbentuk dari diskusi mengenai sistem ekonomi Pancasila sebagai kekuatan pasar dan menjadi “pendamping” dari ekonomi. Terdapat beberapa ambiguinitas mengenai tipe “pendamping” yang walaupun diinginkan, karena ini disetujui bahwa ekspansi dari kekuatan birokratik tidak diinginkan. Hal ini harus diikuti pula bahwa sistem ekonomi Pancasila akan membuat ruangan untuk individu untuk mengembangkan kreatifitas dan ekspresi diri.

Kesimpulan dari hal ini adalah pada tingkat yang lebih luas kritik umum yang harus dibuat adalah debat mengenai sistem ekonomi Pancasila adalah hal ini kurang begitu jelas bagaimana hal ini diimplementasikan, atau apa implkasi praktek dari implementasi ini dapat terjadi Professor Mubyarto menyatakan bahwa

“jika kebijakan ekonomi dibuat dengan melihat aspek sosial dan moral (seperti pula pada aspek ekonomi), maka hasilnya akan berbeda daripada yang dicapai dengan aksi yang hanya berdasarkan insentif ekonomi”

Sumber

McCrawley, Peter. The Economics of Ekonomi Pancasila.. Bulletin of Indonesian Economic Studies 1982, 18:1, 102 – 109

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: