Kemiskinan di Indonesia dan Solusi Penanggulangannya

 oleh: Muhammad Zaenuddin

  1. 1.      Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Secara harafiah, kemiskinan berasal lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih jauh kemiskinan menjadi bukan sekadar masalah ekonomi tetapi masalah kemanusiaan. Hampir semua negara menghadapi masalah ini. Bahkan Amerika Serikat yang merupakan negara kaya namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Disisi lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan sudah menjadi bagian dari takdir manusia. Namun menurut Muhammad Yunus (Penerima hadiah nobel perdamaian tahun 2006) yang ditulis dalam bukunya yang berjudul creating a world without poverty menjelaskan bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri.

Di  Indonesia sendiri banyak program-program yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Jika kita melihat data jumlah penduduk miskin dari tahun 1976 yang mencapai 54,2 juta (40.1%) menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Kemudian karena adanya krisis yang mendera bangsa ini efeknya mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebesar 47,9% (23.4%) pada tahun 1999. Era reformasi jumlah penduduk miskin perlahan-lahan menurun menjadi 36.1 juta (16.7%) ditahun 2004.

Gambar : Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun (BPS)

 

Jika kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) dimulai dari tahun 2002 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia terus menurun. Data jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2009 sampai Maret 2010 turun dari 32,53 juta (14.15%) menjadi 31,02 juta (13.33%). Menghilangkan kemiskinan bisa dikatakan sebagai sebuah mimpi tetapi mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan. Lalu langkah apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat dan semua elemen untuk menanggulangi kemiskinan hingga menuju titik terendah?

 

  1. 2.      Strategi menanggulangi kemiskinan di Indonesia

Dimulai dari awal orde baru, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, maupun strategi dan kebijakan khusus. Program-program tersebut meliputi Program Inpres Desa Tertinggal, Kredit Usaha Tani, UPPKS dan Gerdu Taskin, serta Program Kredit-kredit Mikro dari BRI.

Sementara di pemerintahan yang sedang berjalan juga menghadapi hal yang sama yaitu strategi atau cara penanggulangan kemiskinan. Perdebatan mengenai angka kemiskinan yang masih besar dan konsep penanggulangannya sekarang ini tidak diperlukan lagi. Karena hal tersebut justru akan menghabiskan waktu dan energi. Rakyat miskin kita tidak membutuhkan perdebatan retorika yang berkepanjangan. Mereka butuh suatu konsensus kebijakan kemudian diimplementasikan. Maka dari itu hal ini menjadi pekerjaaan rumah tersendiri bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Rakyat mengharapkan suatu penajaman konsep program Penajaman program bisa juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yaitu kesulitan yang dihadapi dan kelebihan dari program penanggulangan kemiskinan tersebut. Tetapi pada intinya penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan.  Kita banyak melihat bahwa selama ini  pemerintahan menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini akan dijabarkan beberapa langkah dan strategi cara penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah :

  1. A.    Perbaikan pada Masalah sektor Kesehatan

Masalah kesehatan menjadi sangat vital bagi semua kalangan. Kesehatan adalah kunci hidup nomor satu. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hidup mereka hanya sedikit diatas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Pendapatan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja (makan, minum). Sehingga dengan pendapatan yang hanya sebesar itu tidak akan cukup mengcoverage kebutuhan kesehatan. Di bidang kesehatan diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara makin merata melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya dari ASKESKIN, JAMKESMAS maupun adanya Pengobatan gratis yang dilakukan rutin. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana pelayanan masyarakat penggunan ASKESKIN yang sering kurang diutamakan, sering terjadi pembedaan dan lain sebagainya. Peta pembedaan ini menjadi masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan.

Mungkin kita juga kurang melihat dan mengerti bahwa pada kenyataannya kesehatan masyarakat itu bisa dilihat dari sistem sanitasi rumahnya. Pemerintah selama ini kurang memperhatikan faktor ini. Hal ini  bisa dilihat dari kasuks krisis penyediaan fasilitas sanitasi. Anggaran dari pemerintah belum bisa menghandle adanya pembangunan sanitasi yang baik. Efeknya bisa dilihat dari penduduk miskin yang cenderung menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Bahkan di Ibukota atau di kora-kota besar tempat tinggal mereka cenderung berada di tempat pembuangan limbah. Maka dari itu ada beberapa pilihan untuk mengatasinya dari mengadakan suatu konsensus nasional untuk membahas mengenai pembiayaan fasilitas sanitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk membangun fasilitas tersbut melalui dana alokasi khususnya (DAK) Untuk keseluruhan solusinya harus ada pengkajian ulang mengenai anggaran dan kebijakan yang fokus pada masalah kesehatan dan sanitasi. Proporsi anggaran APBN harus bisa menjadikan pemecah masalah ini. Pembangunan sarana-prasarana yang baik sejatinya terus dilakukan dengan diimbangi dengan kesadaran sosial masyarakat akan arti pentingnya kesehatan.

Dengan peningkatan mutu kesehatan, rakyat lebih mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan sehingga pendapatannya juga meningkat.

  1. B.     Perbaikan pada Masalah Sektor Pendidikan

Salah satu langkah dari strategi dan cara menanggulangi kemiskinan adalah perbaikan atas kualitas pendidikan. Menurut saya, Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar 9tahunnya. Hanya saja masih ada keluarga miskin yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah dan efeknya keluar dari sekolah. Penyebab yang utama dari masalah diatas adalah mahalnya biaya pendidikan yang juga diikuti oleh buruknya kualitas pendidikan. Kedua kondisi itu merupakan potret nyata dunia pendidikan kita. Lihat saja pada masa 1970-1980an kita mengirim banyak tenaga ahli ke Malaysia dan Singapura untuk menjadi tenaga pendidik disana. Tetapi kondisi itu berbalik arah dengan yang terjadi sekarang. Justru orang-orang Singapura dan Malaysialah yang datang ke Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar atau mahasiswa Indonesia yang banyak meneruskan kuliah disana. Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan cara

  1. Membantu pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah. Langkah tersebut bisa dilakukan melalu penyediaan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin. Dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat bisa disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan didaerah. Penyaluran dana itu bisa dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) Peranan ini kemudian menjadi satu target untuk membantu sekolah-sekolah didaerah yang menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin serta tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Tetapi harus ada sinergi antara pemberian dana bantuan dan kondisi perbaikan mutu pendidikan sekolah. Maka dari sinergi keduanya akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
  2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan

Sering kita melihat dilayar televisi banyak gedung sekolah yang kurang terurus padahal anggaran pendidikan di negara kita mencapai 20%. Banyak berita yang melansir adanya buruknya gedung sekolah, ambruknya gedung sekolah telah menyadarkan kita. Betapa buruknya kualitas sarana-prasarananya. Pemerintah hanya mengembar-ngemborkan anggaran pendidikan yang mencapai 20% . Jika melihat gedung sekolah yang ambruk dan lokasi tak jauh dari Istana presiden itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Apa yang salah?

Sekarang kita tidak perlu mencari-cari penyebab kesalahan dari masalah ini. Penyelesaian dan solusi menjadi hal yang harus kita bicarakan bersama. Banyaknya permasalahan sarana dan prasarana sekolah harus menjadi fokus utama sekolah. Bangunan sekolah menjadi suatu tempat peneduh bagi para anak sekolah. Perlunya penanganan dan bantuan perbaikan gedung sekolah seharusnya menjadi prioritas utama. Tetapi kenyataannya tidak, sekolah yang bangunannya ambruk dan meminta bantuan pada pemerintah melalui dinas pendidikannya mendapat respon yang lambat. Kalau saja prosedur yang salah atau prosedur yang complicated? Kenapa hal ini harus terjadi?

Solusi utama adanya pembiayaan sarana dan prasarana juga harus masuk kedalam ranah anggaran pendidikan. Menurut saya, selama ini yang salah bukan pemerintah. Tetapi sistem yang ada. Misalnya mengenai sistem dan prosedur meminta bantuan perbaikan sarana prasarana yang seharusnya itu mudah dan cepat terealisasikan justru malah menjadi sebaliknya dan memunculkan masalah-masalah baru. Pembenahan pada sistem harus segera dibenahi serta adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang kemudian keduanya menjadi solusi utamanya.

Guna menjamin keberhasilan berbagai program di atas, sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan laboratorium, terus ditingkatkan dan lebih didayagunakan. Gedung sekolah yang sudah ambruk sudah sewajarnya diperbaiki melalui dana pemerintah ditambah swadaya masyarakat.

  1. Peningkatan kualitas tenaga pengajar

Tenaga pengajar cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Adanya tenaga pendidik yang profesional dan kapabel akan memberikan efek positif terhadap kualitas sumber daya manusiannya. Diantara dari sekian banyak program peningkatan kualitas tenaga pengajar yang paling penting dan terkenal adalah sertifikasi. Sertifikasi banyak efek positif dan negatifnya. Tetapi disini saya memandang bahwa sertifikasi itu merupakan stimulus bagi tenaga pendidik untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk sertifikasi, tenaga pendidik yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan lolos sertifikasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa signifikankah program sertifikasi menjadikan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas? Jawabannya adalah tergantung pada masing-masing tenaga pendidik. Sejatinya mereka harus sadar akan peranan vitalnya nya dalam pembangunan sumber daya manusia. Tanpa menyalahkan program sertifikasi bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran, tetapi itulah stimulus yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Disamping melalui berbagai pendidikan dan latihan (diklat) tenaga pendidik. Pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya, termasuk tenaga pendidikan di luar sekolah, ditingkatkan mutunya  dan pelaksanaannya diselenggarakan secara terpadu

  1. C.    Perbaikan Kualitas Jalan dan Listrik Khususnya bagi Pedesaan

 

Berbagai pengalaman di negara-negara seperti China, Vietnam dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh. Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat ini masih ada sekitar 6000 desa orang belum menikmati tenaga listrik (Data BPS). Meskipun permasalahan tersebut sangat kompleks dan rumit, namun solusinya bisa terlihat jelas :

  1. Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten. Program pembangunan jalan tersebut juga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaran mereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan pada umumnya. Berbicara mengenai solusi pembiayaannya, program tersebut bisa dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembangunan yang ada harus ditargetkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi dan kualitas jalan yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari peta lokasi kemiskinan dan peta kondisi halan yang keduanya menjadu alat untuk mengidentifikasi peta kondisi jalan. Tidak luap masyarakat setempat harus dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan kebutuhan mereka yang kemudian menjamin tersedianya pemeliharaan jalan secara lebih baik.
  2. Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik.

Kompetisi pada sektor kelistrikan harus ditingkatkan dengan memperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Akses pada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangka meningkatkan kompetisi tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema subsidi yang ada sangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.

  1. D.    Membangun Lembaga-Lembaga Pembiayaan Mikro yang Memberi Manfaat pada Penduduk Miskin

Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah pedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman bersubsidi ataupun berbiaya. Melihat kenyataannya rakyat miskin cenderung tidak mau meminta pinjaman dari Bank dan justru meminjam uang dari bank plecit yang transaksinya dilakukan dengan cara door to door.  Padahal bank plecit  tersebut biasanya memberikan biaya pinjaman yang lebih tinggi daripada Bank. Maka dari itulah dibentuklah lembaga pembiayaan mikro (LPM). Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut. Berbagai langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akses penduduk miskin atas kredit pembiayaan adalah:

  1. Membangun hubungan antara sektor perbankan dengan LPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen untuk bank-bank komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.
  2. Mengesahkan revisi Undang-Undang Koperasi guna memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan pembiayaan mikro, termasuk mewajibkan adanya audit dan pengawasan eksternal bagi koperasi simpan pinjam.
  1. E.     Memberikan Lebih Banyak Dana untuk Daerah-Daerah Miskin

Kesenjangan antar daerah di Indonesia sangatlah terasa. Hal tersebut bisa terlihat pada kedua daerah yaitu : Jakarta dengan Kupang. Kondisi itu menjelaskan adanya pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan per penduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah (Indonesian Brief Policy) seperti :

  1. Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. DAU dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan antar daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal. Tetapi pada kenyataannya, dana ini masih dialokasikan berdasar pola pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu penetapan besar DAU harus lebih banyak didasarkan formula di atas, bahkan dengan memberikan porsi yang lebih besar pada tingkat kemiskinan.
  1. Meningkatkan pemberian Dana Alokasi Khusus untuk menunjang target program nasional pengentasan kemiskinan. DAK dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu DAK harus ditingkatkan fungsinya dan dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk infrastruktur di daerah pedesaan, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Daerah yang lebih miskin harus dapat menerima DAK yang lebih besar, mengingat DAU belum dapat memperkecil kesenjangan pembiayaan antar daerah. Peningkatan DAK dapat dilakukan dengan memotong anggaran pemerintah pusat di daerah melalui departemen teknis, yang selama ini dikenal sebagai Daftar Isian Proyek (DIP).

 

  1. Merancang Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran       

Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial. Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati oleh penduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tangga miskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras dan Rp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya. Pemerintah dapat menjalankan program bantuan dengan menggunakan peta kemiskinan memberikan informasi mengenai kecamatan-kecamatan termiskin yang patut mendapatkan bantuan. Bantuan perlindungan sosial bisa berupa 9 kebutuhan pokok atau sembako.

Kesimpulan

 

Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran. Perlu kita ketahui sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Program penanggulangan kemiskinan harus bertumpu pada peran serta aktif dan produktivitas rakyat diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Segala program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilakukan pemerintah sudah sepatutnya kita dukung bersama.

Referensi :

World Bank, Indonesia Policy Briefs- Ide-ide 100 hari, 2004

Smeru, Laporan lokakarya, Seri debat pembangunan-kasus Indonesia, Juli 2001

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, “Koordinasi Program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Januari 2008

Muhammad Yunus, creating a world without poverty

Journal of Economics and Business Indonesia (JEBI), Institution Do Really Matter: Important Lessons From Village Institutions of Bali, Lincolin Arsyad,

About these ads
  1. kemiskinan di indonesia semakin parah

  2. masalah kemiskinan di indonesia harus segera di siasati

  3. bagus juga di lihatnya….

  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: